Jakarta – Dikutip dari CNN Indonesia — Ketua Dewan Pengurus Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE) Asclepias Rachmi Indriyanto mengatakan isu perubahan iklim saat ini harus dijadikan isu individual, di mana tiap individu perlu dilibatkan secara masif.
“Jika banyak individu yang terlibat, meskipun dengan tindakan-tindakan kecil namun efeknya akan menjadi masif. Isu perubahan iklim juga seharusnya dipersonifikasikan,” kata Rachmi saat menjadi pembicara pada media briefing Perubahan Iklim dan Debat Pilpres 2019 di ke:kini, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
“Kerentanan penting disosialisasikan langsung ke masyarakat agar menjadi isu yang dekat dan nyata,” sambungnya.
Sebagai contoh kata Rachmi, pemerintah pusat maupun daerah harus menunjukkan peta kerawanan tempat tinggal terhadap perubahan cuaca ekstrem yang dapat mendorong personifikasi tersebut.
Selain itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara terkait perubahan iklim membutuhkan kontrol sosial yang sampai saat ini belum cukup tampak ‘kemarahan publik’.
Rachmi pun menilai tanpa tata kelola yang baik, pemerintah tak akan mampu mencegah dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Menurut dia, perlu adanya harmonisasi antar pemerintah pusat an daerah.
“Profil pemerintahan yang efektif perlu diterapkan, bentuk-bentuk tata kelola yang ideal dapat dieksplorasi seperti hybrid governance atau tata kelola yang bersifat gabungan di mana integrasi lintas pihak misal pemerintah dan swasta,” kata dia.
Lalu, perbaikan tata kelola pemerintahan akan tampak apabila pemerintah tidak tertututp dan tumpang tindih dalam hal penegakan hukum seperti masalah hutan yang perlu ketegasan dan kepastian dalam aspek hukum.
Soal keterlibatan pihak swasta, Rachmi mengatakan keterlibatan itu dapat berupa pendanaan atau penurunan emisi.
“Sumberdaya korporasi misalnya, dapat ikut terlibat dalam upaya penyelamatan aset-aset kota yang terancam dampak perubahan iklim seperti banjir,” tuturnya. (cnnindonesia.com)
