Jakarta – Pemerintah mengindikasikan akan menerima suara mayoritas di DPR dalam pembahasan RUU Pilkada. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua draf terkait RUU tersebut.
Perbedaan dua draf tersebut terutama terkait terbelahnya sikap parlemen yang mendukung pilkada langsung dan melalui DPRD.
“Pemerintah, yang kebetulan saya mewakili Keppres (amanat presiden/ampres) itu, tetap dalam posisi menunggu hasil diskusi di DPR. Hasil diskusi itu, kita juga menyiapkan dua opsi,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin (17/9).
Dalam pembahasan RUU Pilkada, Mendagri bertindak sebagai pemegang ampres yang berwenang mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR.
Dengan menyiapkan dua draf, pemerintah tinggal menunggu arah angin di parlemen. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, jika yang diputuskan adalah opsi pemilihan kepala daerah secara langsung, pemerintah akan merekomendasikan sejumlah perbaikan.
Dia menguraikan, berdasarkan inventarisasi pemerintah, setidaknya ada 12 persoalan yang dijumpai dalam pemilihan langsung itu. Sejumlah regulasi akan disempurnakan untuk mencegah dampak negatif pemilihan langsung.
Hal yang sama juga berlaku jika DPR memutuskan pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Gamawan menuturkan, harus tetap ada rekomendasi dari pemerintah yang harus dilakukan.
“Kalau pemilihannya yang kedua (tidak langsung), juga kita tidak berpikir seperti pemilihan di zaman orde baru dulu. Juga ada sejumlah usulan yang akan disampaikan pemerintah,” katanya.
Tentang pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Youtube yang mendukung pilkada langsung, menurut Gamawan, itu adalah sikap SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat.
“Jadi tolong dipisahkan bahwa Pak SBY itu, beliau berpidato di Youtube sebagai (ketua umum partai, red) Demokrat. Dia menyampaikan sebagai Demokrat. Jadi tidak sebagai presiden,” kata Gamawan.
Gamawan memastikan bahwa SBY akan siap menerima jika nantinya hasil pembahasan RUU pilkada berbeda dengan sikap Partai Demokrat.
“Tadi menanyakan, bagaimana kalau keputusan berbeda, beliau juga menghormati, kan ini keputusan di dewan,” imbuhnya.
Gamawan menambahkan, pemerintah tidak akan melakukan lobi kepada fraksi-fraksi di DPR. Pemerintah memilih bersikap menunggu hasil pembahasan di DPR.
“Enggak ada lobi. Yang ada saya, pemerintah, menunggu hasil diskusi kubu yang meminta langsung dan kubu yang meminta tidak langsung atau perwakilan,” katanya.
Sumber :www.jpnn.com
