JAKARTA – Pembangunan kawasan sains dan teknologi saat ini belum berlandaskan perencanaan yang matang. STP dikhawatirkan hanya akan menjadi bangunan tanpa fungsi efektif dalam hilirisasi riset ke industri masyarakat sehingga dana yang dikeluarkan terbuang sia-sia.
Oleh karena itu, pemerintah diminta memperbaiki target agar STP yang ada benar-benar bermutu. Rekomendasi juga datang dari Pakar Sains dan Teknologi Senior EU-Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) Irsan A Pawennei. Ia mengatakan pemerintah harus memperbaiki target program STP menjadi mengutamakan mutu STP.
“STP tidak perlu banyak, tetapi mayoritas anggaran dialokasikan bagi pengembangan STP-STP pilihan yang bisa diprediksi bisa berkembang baik,” kata Irsan.
Lukito Hasta P, Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya Kemenristek dan Dikti, mengatakan, revisi target penyelesaian STP, dari 100 STP ke 22 STP pada 2019, berawal dari kesadaran ketiadaan rencana induk yang mendasari penetapan 100 STP itu dalam RPJMN 2015-2019.
Tujuh K/L yang menyanggupi bertanggung jawab terhadap pembangunan STP. Kementerian Pertanian mengaggap STP merupakan tempat diseminasi hasil riset. Kementerian Kelautan dan perikanan menganggap tempat pelatihan.
“Padahal STP harus hasilkan UKM atau perusahaan mula berbasis inovasi,” kata Lukito. (Kompas)
