Dikutip dari tribunnews.com, pelayanan publik yang berkualitas sangatlah penting.
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penelitian dilakukan Dr.Andi Tenri Sompa, S.IP, M.Si, dan kawan-kawan mengambil judul Kajian Kelembagaan Pelayanan Publik Kabupaten Banjar.
Pergeseran peran Pemerintah Daerah menuju model demokrasi tentunya menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keterlibatan masyarakat lokal atas prakarsa sendiri menjadi sangat strategis dan menentukan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang mereka terima.
Peran peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik secara eksplisit mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya.
Adapun bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten atau kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, peerhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, dan lainnya.
Salah satu proses dalam penelitian tersebut adalah kegiatan Ekpose Laporan Awal di Aula Bauntung dipimpin Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Elok Yuli Suryanti, mewakili Kepala Bappeda Litbang Hj Galuh Tantri Narindra.
Ellok menyampaikan bahwa dengan adanya kajian ini dapat diketahui variasi cakupan pelayan yang dilaksanakan pemerintah daerah , sehingga dalam jangka panjang dapat dijalankan model pelayanan publik yang ideal, sesuai dengan karakterstik berbagai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dengan penelitian ini kita akan mengetahui peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk menyangkut kewenanangan yang melibatkan swasta dan pemerintah” ujar Elok.
Pada kesempatan pemaparan Tenri memaparkan bahwa penelitian yang mereka lakukan akan menggunakan metode kualitatif yang secara proporsional akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan mempertimbangkan heterogenitas daerah.
“Tehnik pengumpulan data akan kami lakukan dengan wawancara terstruktur dan terorganisasi dengan pejabat yang kompeten, masyarakat serta tokoh masyarakat,” jelas Tenri.
Dikatakannya, penelitian mencakup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh dan pada tingkat daerah, bukan oleh pusat dan provinsi.
“Selain itu penelitian kami hanya menyangkut uurusan yang diselenggarakan daerah, beserta kajian tentang organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakannya,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Capil, puskesmas Martapura 1, dan lainnya.
