JAKARTA– Guna memantapkan program pada 2020, Plt Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, menggelar pertemuan dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan dan bagian sekretariat. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pembangunan dan Keuangan Daerah, Senin (13/1).
Maurits mengatakan, forum itu untuk menampung berbagai masukan kegiatan pada 2020. Berbagai saran pun mengalir dari peserta rapat. Misalnya, Kepala Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Kurniasih. Ia mengatakan, awal tahun merupakan momen untuk mempercepat segala pekerjaan. Jika tidak terlalu genting maka hindari revisi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) yang sudah diajukan ke Bagian Perencanaan. Terlebih revisi yang tahapan prosedurnya memakan waktu yang tidak sebentar.
Dirinya juga mengusulkan, narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan kelitbangan agar dapat diperbarui. Dengan kebaruan itu diharapkan para peneliti memiliki wawasan baru. “Kalau biasa yang kita pakai, itu tidak akan me-refresh ilmu yang kita miliki dan tidak memperkaya tulisan yang dihasilkan peneliti,” kata Kurniasih. Saat memilih narasumber juga perlu dicermati, jangan sampai berdampak buruk pada kegiatan.
Maurits mengamini jika narasumber memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hasil kelitbangan. Terlebih rekomendasi hasil kelitbangan itu dinantikan Menteri Dalam Negeri sebagai acuan kebijakan. Karenanya, sosok narasumber yang terlibat turut diperhitungkan.
Selain masukan, penjelasan mengenai agenda yang bakal dilakukan juga turut dipaparkan. Seperti kegiatan di Puslitbang Inovasi Daerah yang bakal melakukan beberapa agenda, misalnya pemilihan daerah pilot project layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah).
Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, mengatakan beberapa daerah yang terdaftar sebagai pilot project, ternyata sudah memiliki layanan yang lebih bagus ketimbang yang diberikan Puja Indah. Sehingga pemilahan pilot project itu penting untuk dilakukan. Rencananya, pemilihan daerah itu akan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selain itu, terkait indeks inovasi daerah, Matheos telah melakukan pengembangan terutama menekankan pada aspek keabsahan data yang diunggah oleh daerah. “Jangan sampai kayak kemarin kita bongkar semua, Perda yang diunggah bukan Perda itu (yang sesuai ketentuan),” jelas Matheos.
Sementara itu, Plt Kepala Puslitbang Otononomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, Achmad Jani Rivai Yusuf, menyebutkan sejumlah kajian yang bakal dilakukan pihaknya pada 2020. Sejumlah kegiatan seperti kajian indeks demokrasi, ulasan UU No 23 Tahun 2014, dan beberapa agenda lainnya. Sejumlah daftar kegiatan itu dihimpun dari rekomendasi komponen Kemendagri.
Hadir dalam forum itu, Kepala Bagian Perencanaan, Mohammad Noval Labadjo, menjelaskan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan BPP Kemendagri pada 2020. Di antara kegiatan itu misalnya terkait evaluasi dan ulasan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyebutkan, revisi serta ulasan regulasi tersebut merupakan salah satu yang menjadi konsen Menteri Dalam Negeri. Selain menyusun kegiatan pada 2020, dirinya juga mengingatkan agar masing-masing Puslitbang juga memiliki gambaran kegiatan yang bakal dilakukan pada 2021. Sebab, hal itu juga sudah ditanyakan oleh pihak terkait. (MJA)
