JAKARTA- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) menggelar Forum Majelis Pertimbangan dan Tim Koordinasi Pendukung Majelis Pertimbangan, di Aula BPP Kemendagri, Kamis (19/12). Kegiatan ini diikuti perwakilan komponen Kemendagri, dan perangkat kerja internal BPP Kemendagri. Gelaran tahunan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari peserta terkait kebutuhan kelitbangan yang perlu ditunjang oleh BPP Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri, dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji, mengatakan bahwa untuk menghasilkan produk kelitbangan tidak hanya menjadi tugas BPP Kemendagri, namun juga memerlukan dukungan dari komponen lain di lingkup Kemendagri. Dukungan itu misalnya berupa masukan isu strategis untuk dikaji.
Menginjak tahun terakhir pelaksanaan dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019, diakui Tito masih terjadi dinamika dan permasalahan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri yang perlu direspons. Di antaranya, yakni isu-isu strategis terkait pasca penyelenggaraan pemilu serentak, dan pelaksanaan pilkada serentak. Selain itu, konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua yang menghambat proses pembangunan, stabilitas politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, permasalahan KTP elektronik, serta isu lainnya.
“Keberadaan Badan Litbang seharusnya dapat menjadi solusi yang tepat, khususnya dalam memberikan masukan atau rekomendasi dalam perumusan kebijakan dan regulasi guna menjawab dan merespons berbagai tantangan,” kata Tito.
Terkait dengan peran itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, BPP Kemendagri diimbau agar terus berkoordinasi baik dengan komponen Kemendagri maupun pihak terkait. Upaya itu penting untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi, serta pemanfaatan hasil kelitbangan. BPP Kemendagri mesti mengasah kemampuan dan sensitifitasnya dalam merespons secara cepat dinamika dan isu-isu aktual yang terjadi.“Sekaligus kemampuan untuk merumuskan instrumen kebijakan jangka menengah dan panjang,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Tito, BPP Kemendagri juga harus mampu berperan sebagai pusat lahirnya inovasi di Kemendagri, sekaligus mendorong penerapan kebijakan inovasi di daerah. Semua langkah ini diperlukan untuk memposisikan BPP Kemendagri sebagai Center of Excellence.
Kedua, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri agar dapat mendata kebutuhan isu-isu strategis dan kebijakan yang perlu dilakukan sebagai topik kelitbangan pada 2020. Setiap komponen juga diharapkan agar mengakomodasi rekomendasi yang dihasilkan BPP Kemendagri. Ketiga, khusus untuk Biro atau Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal agar memfasilitasi penyusunan program dan anggaran. Penting pula mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan dengan parameter pengukuran indikator kinerja yang jelas dan implementatif.
“Di samping itu, hal-hal prioritas yang perlu menjadi aspek pengawalan lainnya yaitu terkait kerangka pendanaan jangka menengah yang mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas kelitbangan, khususnya terkait penguatan kelembagaan dan SDM kelitbangan di Kemendagri dan daerah,” tuturnya.
Mendagri berharap, forum tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal guna memberikan masukan bagi perumusan isu strategis nasional untuk menjawab tantangan yang dihadapi Kemendagri. “sekaligus dalam upaya penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah,” pungkasnya.
Berbagai komponen yang hadir turut memberikan apresiasi terhadap kinerja yang telah dilakukan BPP Kemendagri. Kepala Biro perencanaan, Hani Syopiar Rustam, yang turut hadir menyebutkan, hasil kajian itu menjadi bagian pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Kegiatan itu misalnya terkait evaluasi pemilu serentak yang telah dilakukan BPP Kemendagri. Hasil itu menjadi masukan bagi peninjauan kembali UU tentang Pemilu yang menjadi bagian pembahasan Program Legislasi Nasional DPR. “Ini tentu sangat bermanfaat dalam merumuskan UU yang dimaksud,” terangnya. Meski begitu, Hani juga memberi masukan ihwal kerja-kerja yang perlu dilakukan BPP Kemendagri pada periode berikutnya. Masukan juga mengalir dari berbagai komponen lain yang hadir.
Sementara itu, Plt Sekretaris BPP Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, selaku moderator mengatakan berbagai masukan dari komponen itu akan menjadi salah satu bahan penyusunan kerja kelitbangan. “Ini akan menjadi masukan dan catatan,” terang Maurits. (MJA)
