BANTEN – Dalam rangka memperingati hari ibu yang jatuh pada hari ini, 22 Desember Presiden Joko Widodo menyematkan pin “He For She” pada tiga pejabat publik salah satunya yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
“He for She” merupakan salah satu program kampanye global yang disuarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP PA) di hari puncak peringatan hari ibu di Serang, Banten, Kamis (22/12).
Menteri PP dan PA melakukan kampanye global “He for She”ini dalam bentuk pelibatan kaum laki-laki dalam mendukung tercapainya kesetaraan gender di Indonesia.
“Kampanye He for She merupakan bentuk komitmen pemerintah yang memposisikan pria agar lebih peduli terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Dengan adanya kampanye ini, maka diharapkan ada perubahan paradigma atau pola pikir laki-laki sehingga dapat memberikan akses, kesempatan, dan ruang kepada perempuan untuk bersama-sama menjadi subjek dalam pembangunan,” tutur Menteri Yohana.
Adapun penyematan ini diberikan kepada Mendagri atas adanya posisi perempuan di bidang politik dalam pengambilan keputusan serta ladies program dalam peningkatan kapasitas pelatihan bagi istri kepala daerah.
Serta yang terakhir adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 yang terkait dengan program Kartu Identitas Anak (KIA).
Selain Mendagri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Bandung Ridwan Kamil juga turut menerima penyematan pin dari Presiden Jokowi.
Untuk mendukung gerakan He For She, dalam peringatan Hari Ibu Nasional ke-88 tahun ini, sebanyak enam ketua organisasi perempuan di Indonesia juga membacakan Deklarasi Banten. Salah satunya turut serta Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo yang merupakan salah satu Ketua PKK Pusat.
Deklarasi Banten ini berisi komitmen untuk menghentikan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak.
Acara peringatan hari ibu ini berlangsung dari pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja, OASE KK, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) TP PKK Pusat, Dharma Pertiwi, Dharma Wanita Persatuan Pusat, Bhayangkari, rekan kerja lainnya serta masyarakat di Provinsi Banten. (Puspen Kemendagri)
