Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mendengar aspirasi dari para kepala daerah yang berbondong-bondong menolak Pilkada via DPRD. Aspirasi itu akan dipertimbangkan semua guna mencari solusi terbaik.
“Itu hanya Apkasi dan pengurusnya, bukan seluruh Kepala Daerah. Kita dengar. Kita jernih melihat ini. Kita mencari jalan terbaik. Kita pertimbangkan semua aspek,” kata Gamawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Bahkan Mendagri mengaku sudah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) hari ini. Apkasi dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memang pihak yang menolak Pilkada lewat DPRD.
“Komunikasi itu harus kita bangun dengan semuanya, termasuk dengan Apkasi, Apeksi, APPSI. Makanya saya tadi komunikasi dengan Ketua Apkasi (Bupati Kutai Timur Isran Noor),” kata Gamawan.
Namun demikian, Mendagri menyatakan tak etis bila menarik diri dari proses legislasi RUU Pilkada di DPR untuk menghindari sahnya mekanisme Pilkada lewat DPRD. Menurut Mendagri, persoalan RUU Pilkada ini bukan hanya soal Pilkada langsung ataupun tak langsung, melainkan membuat Pilkada ini lebih baik dengan meminimalisir efek negatifnya. Lalu akan dikemanakan aspirasi para kepala desa yang melakukan aksi tadi?
“Ini bukan soal memerintah, kita jernih kok. Pilkada langsung atau tidak langsung dimana masalah kelemahan-kelemahan dari dua sistem ini, ini yang kita benahi,” kata Gamawan.
Sejumlah kepala daerah menyatakan penolakannya terhadap rencana Pilkada tak langsung yang disuarakan Koalisi Merah Putih. Para kepala daerah tersebut antara lain Basuki T Purnama, Ridwan Kamil, Bima Arya, Isran Noor, dan banyak lagi.
Sumber :news.detik.com
