JAKARTA – Menteri Dalam Negeri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan, dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), program pembangunan daerah perbatasan berlangsung optimal.
“Secara fisik sudah dikerjakan Kementerian PU dengan baik dua tahun ini, sehingga wajah perbatasan kita sudah ada,” ujar Tjahjo usai rapat pengendalian BNPP denga tema ‘Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 Kita Tingkatkan Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 Dalam Rangka Mewujudkan NAWACITA ke-3’ di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).
Tahun ini lanjut Tjahjo, pemerintah tinggal fokus pada pembangunan kawasan ekonomi di daerah perbatasan tersebut. Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan perekonomian di daerah perbatasan ikut berkembang.
“Tahun ini adalah membangun kawasan ekonomi supaya tumbuh, bangun pasarnya, Puskesmas yang bisa rawat inap, koperasi, BUMN ada cabang perbankannya,” Imbuh dia.
Tjahjo mengungkapkan, pemerintah akan melibatkan unsur TNI dalam meningkatkan pertahanan daerah perbatasan sehingga seluruh aktivitas ilegal melalui daerah tersebut dapat dipantau serta dilindungi dengan baik.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama menurut Tjahjo yakni perhatian pada pengamanan seperti terhadap narkoba yang kerap rawan masuk serta tenaga asing illegal yang memanfaatkan lemahnya penjagaan.”Kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol. Banyak jalan tikus di perbatasan untuk peredaran narkoba dan senjata,” ujar Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan melibatkan unsur TNI dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui swasembada pangan di kawasan perbatasan negara.
Menurut Wiranto, pemberdayaan TNI bukan hanya dalam sektor pertahanan, tetapi juga bidang pembangunan.
“TNI kita juga seharusnya bicara pembangunan bukan hanya pertahanan negara. Ada di undang-undang TNI, mereka juga punya kewajiban membantu pembangunan indonesia,” ujar Wiranto.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah berupaya memeratakan pembangunan di daerah-daerah perbatasan.
“Salah satu gagasan yang akan diterapkan adalah dengan mengubah pola penyebaran tentara yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa,” kata Wiranto. (Puspen Kemendagri)/msr
