Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh pejabat berbagai tingkat di daerah untuk hati-hati. Imbauan itu mengingat tertangkapnya beberapa warga negara lain di sejumlah daerah seperti Poso.
Pemerintah Daerah diminta berhati-hati dan terus mengawasi daerah yang dipimpin. Jangan sampai kejadian seperti bergabungnya beberapa WN China ke kelompok teroris Poso terulang. Aparat di desa seperti babinsa juga dituntut bekerja ekstra keras.
“Intinya sebagai Mendagri, meminta pada seluruh kepala daerah untuk mencermati setiap gerakan perkembangan dan dinamika yang ada,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Deteksi dini ini, menurutnya, menjadi salah satu tindakan mengantisipasi gerakan-gerakan semacam itu. Mulai dari Gubernur, Keluarahan dan RT/RW diminta memantau warga.
Jika ada gerak-gerik mencurigakan, pejabat daerah atau desa diminta cepat menghubungi aparat setempat. Terlebih jika ada warga asing yang bermalam tanpa melapor terlebih dahulu.
Daerah perbatasan juga harus diperketat penjagaannya. Tjahjo melihat daerah Kepulauan Riau, Entikong, Kalut, Sangir Talau, Sekol di Papua dan NTT menjadi daerah rawan. Di luar daerah-daerah yang masuk kategori merah seperti Bekasi, Karanganyar dan lainnya.
“Saya minta ada kewaspadaan dengan baik. Karena ini disinyalir begitu mudahnya masuknya orang-orang asing,” kata Tjahjo.
Pemerintah membutuhkan semua elemen negara mengatasi fenomena terorisme dalam negeri ini. Bantuan Polisi, TNI dan Intel diharapkan bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Masyarakat dan pers juga diminta membantu, khususnya melaporkan jika ada ceramah propaganda di berbagai tempat.
Selain itu, Politikus PDIP itu juga meminta biro travel untuk berhati-hati. Khususnya dalam melayani perjalanan umroh para WNI. Harus ada pengecekkan mendalam dan koordinasi dengan aparat, sebab tidak ada UU yang mendasari pelarangan bagi warga Indonesia berangkat umroh.
Masalahnya ada kekhawatirkan keluarga umroh, namun tak kembali ke tanah air, dan justru bergabung dengan kelompok radikal.
“Apalagi umroh yang sifatnya gratis, umroh yang ada iming-iming, kemudian keluarga yang berangkat umroh sudah menjual harta bendanya. Ini patut dicurigai oleh aparat yang ada mulai tingkat desa sampai skala nasional di bagian imigrasi,” kata Tjahjo.
Tjaho menilai salah satu celah yang digunakan warga negara asing bergeriliya di Indonesia karena keramahannya. Orang asing bisa saja bermalam di rumah penduduk atau masjid. Karena itu harus ada koordinasi warga dengan aparat desa dan pemantauan 24 jam.
“Warga negara kita ini kan ramah, orang asing bisa bermalam di masjid, rumah penduduk. Harus ada kesadaran dari warga, kemudian monitoring dari aparat kelurahan desa, ada babinsa bantibmas, harus mendeteksi selama 24 jam. Termasuk berbagai aktifitas orang aasing yang dicurigai,” imbuhnya.
Sumber :www.tribunnews.com
