Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan potensi daerah konflik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak hanya tiga persen. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tetap meminta agar polri memetakan potensi daerah konflik.
“Di Papua ada, di Sulawesi Selatan ada, Maluku juga ada, yang sampe tingkat pembakaran KPU, kantor gubernur. Tapi kan tidak banyak.Nah itu tadi kami minta ke Bareskrim ini untuk menjadi skala prioritas, termasuk beberapa daerah yang walaupun konflik sosial trennya menurun tapi masih cukup tinggi,” kataTjahjo usai bertemu dengan Kabareskrim Komjen Budi Waseso, di Gedung Kemdagri, Jakarta, Selasa (21/4).
Dia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait potensi konflik pilkada. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan seluruh direktur reskrim di daerah.
“Kelompok keras ini harus diperhatikan. Kayak Sumatera, Sulawesi juga. Sudah dipetakan kemarin sama Kabareskrim,” katanya.
“Dengan kondisi ada parpol yang belum solid ini juga kan harus diantisipasi. Sehingga kapolres, kapolda harus proaktif berkomunikasi dengan pimpinan parpol, KPU dan incumbent,” dia menambahkan.
Menurut Tjahjo, pihaknya telah meminta kapolri untuk mengajukan penambahan anggaran pengamanan pilkada. “Kami sudah ada janji untuk menyampaikan dukungan tambahan anggaran ke menteri keuangan, dan kami mintakan pada kapolri juga harus mengajukan anggaran kalau memang dirasa kurang,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan seluruh asisten teritorial kodam se-Indonesia. “Walaupun perbantuan tapi kan secara militer dan intelijen kan dia ingin tahu bagaimana peta kondisi,” kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Sumber :www.beritasatu.com
