JAKARTA – Pascalebaran umumnya terjadi lonjakan jumlah penduduk di Jakarta dan sejumlah kota-kota penyangganya. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta daerah juga mengembangkan lapangan pekerjaan supaya masyarakat tak perlu pindah ke kota.
Dia mengatakan, pemerintah memang tak bisa menolak atau melarang warga untuk datang ke Jakarta mencari penghidupan lebih baik, namun lewat peraturan daerah (Perda), tentunya ada ketentuan untuk mengawasi mereka yang ingin datang dan menetap di kawasan ibu kota.
“Misalnya, mereka yang datang dari daerah itu tujuannya untuk apa? Apakah sudah dapat pekerjaan atau belum, bagaimana surat pindahnya dan KTPnya. Itu semua diatur perda,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam apel upacara bendera dan Halal Bihalal di Kemendagri, Senin (11/7).
Ia mengakui, untuk pengawasan itu memang sulit, namun ia meminta daerah juga mengaturnya jangan sampai pascalebaran di arus balik ini, banyak warga daerah menumpuk di Jakarta. Kemudian saat arus mudik 80 persen warga Jakarta seolah-olah hilang, karena semua pendatang.
Menurut dia, semua kuncinya ada pada lapangan pekerjaan di daerah sehingga warganya tak perlu ke luar daerah. Pemerintah pusat sendiri mendorong daerah mengembangkan diri dengan cara membuka keran investasi, padat karya dan optimalisasi sektor pariwisata.
“Saat ini daerah memag sudah mulai terbuka. Dan pemerintah pusat telah memfasilitasi pembangunan di sana. Ada 1.700 triliun dana APBN digelontorkan untuk daerah,” ujar dia.
Ledakan Arus Mudik Tak Bisa Diprediksi
Pemerintah sendiri mengakui arus mudik pada 2016 ini mengalami kenaikan, bahkan tak bisa diprediksi. Tjahjo sendiri selaku Mendagri sudah mengirimkan radiogram ke sejumlah kepala daerah mulai dari Sumatera sampai Jawa Timur untuk antisipasi arus mudik lebaran.
“Namun memang terjadi ledakan arus mudik. Kami mohon maaf bagi masyarakat yang belum bisa nyaman. Apalagi sudah kita tambah jalan tolnya sehingga semua ingin mencoba jalan tol,” ujar dia.
Menurut Tjahjo, hal ini tentunya menjadi bahan evauasi pemerintah. Namun ia juga meminta masyarakat bisa memberi kontrol terhadap perjalanan arus mudik mereka masing-masing. Misalnya, karena semua ingin mencoba jalan tol sehingga jalur pantura dan selatan sepi pengendara.
Memang pada prinsipnya, kata Tjahjo pemerintah tak bisa melarang masyarakat untuk mudik menggunakan kendaraan pribadinya, namun ada sejumlah moda transportsi alternatif yang seharusnya bisa diandalkan seperti kereta api dan pesawat terbang.
“Meski ternyata kedua moda tersebut telah penuh, namun masih ada kapal laut, yang malah sepi. Pengendara motor juga kan ada solusinya dengan mengangkut motornya ke daerah, namun pemudik lebih memilih menggunakan motornya,” kata Tjahjo.
Terakhir, Mendagri Tjahjo meminta maaf kepada masyarakat para pemudik. Selama ini, pemerintah belum bisa memberikan pelayanan yang nyaman dalam memfasilitasi pemudik. (IFR)
Sumber: Puspen Kemendagri
