JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong pemantapan sistem demokrasi di Indonesia guna menciptakan pembangunan politik yang jelas arah dan tujuannya.
Untuk memantapkan demokrasi tersebut, dalam melakukan kebijakan dalam pembangunan harus ada suatu koordinasi yang baik antara berbagai pihak baik dari Pemerintah pusat dengan daerah, Pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat yang ada.
“Seperti contohnya dalam setiap pengambilan keputusan untuk menyusun anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah harus ada kata sepakat dan kompromi serta dalam membuat peraturan daerah harus ada komunikasi dengan lembaga/organisasi masyarakat yang ada di daerah tersebut” kata dia.
Hal ini disampaikan oleh Mendagri dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV yang dihadiri oleh TNI, POLRI, Kementerian, Organisasi Masyarakat, dan juga perwakilan beberapa negara sahabat di Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, (19/7).
Menurut Mendagri, ada dua hal yang menjadi fokus dalam Pembangunan bidang politik yakni Infrastruktur Politik yang berkaitan dengan penguatan lembaga politik, Parpol, Ormas, dan juga pers.
“Partai politik sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat harus mampu mendidik dan juga mendorong birokasi menjadi lebih baik.” ujar dia.
Disamping, memperkuat supratruktur politik yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini harus adanya perumusan konsep, penentuan arah, dan pengimplementasian yang tidak dimonopoli oleh satu aktor saja.
Mendagri berharap setiap warga berpartisipasi dalam pembangunan politik di Indonesia dan parpol harus dapat menampung aspirasi rakyat yang begitu beragam dan abstrak menjadi suatu pendapat umum yang nantinya akan dijadikan dasar program politik dan kebijakan publik.
Ia menambahkan, kendala pembangunan politik yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menciptakan partisipasi warga yang dibangun berdasarkan atas kesadaran dan rasionalitas. Dengan begitu, penerapan sistem pembangunan politik dapat berjalan dengan baik.
“Kendala lain, ketika pemerintah harus membuat kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi rakyat, maka harus ada mekanisme sistematis yang mampu menyerap aspirasi rakyat yang begitu beragam dan mentransformasikannya menjadi sebuah kebijakan yang ideal,” ungkap Mendagri.
Agar menjadi jembatan yang kokoh setidaknya ada 2 hal yang harus dilakukan oleh Parpol, pertama ialah mendorong birokrasi menjadi lebih baik dan yang kedua ialah mendidik rakyat menjadi lebih cerdas, karena ditengah rakyat yang cerdaslah akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik.
Kedua misi tersebut adalah sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan oleh parpol jika ingin melihat Indonesia menjadi negara demokrasi besar yang berkesejateraan serta semakin disegani dan menjadi tauladan masyarakat dunia. (IFR)
Sumber: Puspen Kemendagri
