JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) memberikan penghargaan kepada sembilan provinsi yang telah berkomitmen menyelesaikan hasil pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah (pemda).Mendagri memberikan piagam ini pada saat acara Rapat Kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemda, di Jakarta, (26/9).
Sembilan penghargaan ini diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah,dan Provinsi Banten.Mendagri berharap nantinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hendaknya selalu terbangun komunikasi, kesepahaman, serta koordinasi yang baik.
“Ini prinsip yang ingin kita bangun, pemda itu adalah bagian daerahnya pusat dan pemerintah pusat itu adalah pusatnya daerah,” ujar Mendagri.
Pemda hendaknya juga harus memahami area rawan korupsi dan juga masalah-masalah bencana alam seperti kebakaran dan longsor. Ia mengharapkan, pemda dan pemerintah pusat mampu merumuskan bentuk dari kerja sama sebagaimana pemerintah pusat juga berkomitmen untuk membangun secepatnya tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang efektif, semakin efisien, dan taat pada aturan-aturan yang ada.
“Dalam satu prinsip poros pemerintahan itu harus utuh . Mulai dari presiden sampai dengan kepala desa. Itu adalah satu,” kata Mendagri.
Sementara itu, Plt. Inspektur Jenderal Sri Wahyuningsih mengharapkan dengan adanya rapat kerja ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.“Hal ini sejalan dengan semangat Nawa Cita yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,” ujar Sri.
