JAKARTA – Mahalnya anggaran Pilkada menjadi alasan Pilkada serentak dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Namun, alih-alih menghemat anggaran, justru Pilkada serentak tidak lantas membuat anggaran hemat, nyatanya anggaran yang digunakan tidak jauh berbeda bahkan cenderung mahal dari Pilkada tidak serentak.
Hasil penelitian Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) menunjukkan pada 2015 sebanyak 269 daerah yang megikuti Pilkada menghabiskan anggaran sebesar 7,8 triliun dengan rata-rata 70,9 miliar per daerah, dan tidak jauh berbeda pada 2016.
Di sisi lain, Pilkada serentak belum mampu dan belum cukup optimal membangun budaya demokrasi. Data menunjukkan terjadi penurunan indeks demokrasi dalam kurun waktu dua tahun. Hak-hak politik, misalnya, terjadi penurunan indeks dari 70,63% menjadi 70,61%, maraknya politisasi anggaran, dan masih banyak permasalahan lainnya, serta keberadaan KPU yang dianggap belum mampu merespons secara optimal terkait beberapa permasalahan tersebut.
Beberapa problematika di atas menjadi alasan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri membuat sebuah kajian mengenai pembiayaan pilkada serentak yang efisien dan efektif, yang didiseminasikan pada Rabu-Kamis (2/11) di Hotel Mercure, Jakarta.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji dan dihadiri para tamu undangan yang berasal dari KPUD, Bawaslu, Panwaslu, LSM, serta beberapa instansi yang menjadi lokasi penelitian. Adapun acara juga dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Ketua KPU RI Arif Budiman, Peneliti LIPI Sri Nuryanti, dan beberapa narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Sastri Yunizarti Bakry berharap diseminasi yang diselenggarakan bisa menghasilkan beberapa masukan untuk perbaikan penelitian. “Ini adalah salah satu produk kita bersama dan dihasilkan secara bersama, selain itu kajian ini juga dikawal oleh banyak pakar, jadi kita membuka kesempatan jika ada masukan dari beberapa daerah dan narasumber yang hadir untuk dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini,” ucapnya.
Sejalan dengan Sastri, Dodi Riyadmadji Plt. Kepala BPP Kemendagri mengatakan Pilkada merupakan hal yang paling menarik untuk dikaji. Ia berharap hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim BPP bisa dikritisi dan dicermati sehingga menghasilkan model pembiayaan Pilkada yang efisien dan efektif.
Ketua Tim Peneliti Sitti Aminah mengatakan Penelitian yang dilakukan adalah salah satu program nasional yang berangkat dari kegalauan permasalahan-permasalahan pilkada selama ini.
“Berangkat dari pertanyaan apa saja permasalahan yang timbul sebagai dampak pembiayaan yang berasal dari APBD serta bagaimana model yang dapat mengefisiensi dan efektif Pilkada serentak ke depan,” ucapnya.
Untuk itu, menurutnya sebagai alur pikir dari kajian tersebut, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk menghasilkan model pembiayaan Pilkada serentak yang efisien dan efektif. Contohnya perbaikan dalam hal regulasi, perbaikan aspek kelembagaan, dan perbaikan aspek kultur. (MSR)
