Jakarta – Sebuah riset yang dilakukan oleh Universitas Indonesia mengenai Universal Health Coverage dipublikasikan di The Lancet Paper pada Kamis, (20/12) . Riset ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menciptakan skema cakupan sistem kesehatan atau universal health coverage dengan mengakomodir kondisi dan kebutuhan yang beragam dengan akses pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejak dilaksanakan pada tahun 2014, sistem pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) telah menjadi sistem asuransi dengan skema pembayaran premi tunggal terbesar di dunia yang menanggung lebih dari 203 juta orang hingga saat ini.
“Progres JKN dengan 4 tahun berjalan mendapatkan 203 juta orang yang terlibat dalam coverage. Selain itu beberapa kajian menunjukkan peningkatan efisinesi dari pemberi pelayanan kesehatan. JKN juga mengurangi biaya pelayanan kesehatan yg harus dikeluarkan oleh masyarakat,” tutur dr Rina Agustina, MSc, PhD, ketua peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) saat dijumpai di Aula FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
Riset yang dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 tahun ini mengambil data dari berbagai sumber seperti Riset Kesehatan Dasar dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, hasil riset lain dan beberapa pencarian dengan kata kunci.
Meski hasil studi ini memperlihatkan perbaikan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, para peneliti menemukan kesenjangan yang membutuhkan perhatian segera.
“Permasalahan yang ditemukan adalah adanya kelompok menengah yang hilang atau middle missing yakni hanya 52 persen orang yang terdaftar pada usia 20-35 tahun. Padahal, usia ini biasanya tidak akan sakit dalam waktu dekat,” tambahnya.
Kendala lain yang ditemukan adalah rendahnya iuran sehingga pendapatan tidak dapat menutup pengeluaran. Hal ini di perparah dengan tingginya klaim untuk penyakit kronis.
“23 persen peserta mandiri banyak yang mendaftar ketika sakit. Sekitar 28 persen di tahun 2015 yang tidak sakit, berhenti membayar,” ujar Teguh Dartanto, PhD, Kepala Departmen Ekonomi Fakultas Indonesia yang juga turut ambil bagian dalam penelitian ini.
Tidak hanya itu, permasalahan juga ditemukan pada kesiapan layanan kesehatan seperti jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan belum memadai terutama di rumah sakit umum maupun puskesmas.
Para peneliti memberikan rekomendasi seperti percepatan kepesertaan dan pengumpulan iuran terutama dalam kelompok menengah yang hilang atau middle missing dan kelompok ibu hamil serta anak-anak.
“Middle missing merupakan kelompok menengah hilang yang sebenarnya mampu membayar tapi tidak ikut dalam pelayanan. Saat ini sekitar 56,4 juta orang yang belum masuk JKN. Jadi hal yang bisa dilakukan adalah mendorong kelompok ini untuk membayar premi,” sambungnya.
Untuk jangka panjang, riset ini diharapkan mampu membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti secara strategis. Dengan demikian, masyarakat mampu mendapatkan jalur yang lebih terjangkau dan berkelanjutan mengenai akses kesehatan.(detik.com)
