Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa anggaran program pembangunan SDM hanya akan dipegang satu kementerian, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa yang menjadi masalah riset selama ini bukan pada anggaran. Akan tetapi, masalah sesungguhnya adalah minimnya tenaga ahli di bidang tersebut, belum lagi posisi tersebut sering dijadikan batu loncatan untuk jenjang karir belaka.
“Yang menjadi masalah adalah sumber daya manusia yang ditempatkan di semua penelitian dan pengembangan (litbang) pada kementerian atau lembaga itu adalah tenaga-tenaga yang tidak berkompeten dibidangnya, dan hanya menjadikan posisinya tersebut sebagai batu loncatan supaya naik eselon, atau juga untuk orang yang sengaja ditempatkan dilahan yang ‘kering’,” ujar Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, Presiden harus mengetahui hal itu, supaya ada satu solusi yang bisa diterapkan terkait permasalahan tersebut. Bambang menyatakan, SDM litbang yang ada disetiap kementerian atau lembaga harus dibenahi dengan cara mengisinya dengan orang yang betul-betul kompeten dan mempunyai kapabilitas yang tinggi.
“Ini suatu kesalahan besar kalau sampai Presiden mengambil kebijakan yang tidak tepat. Entah siapa yang memberikan masukan kepada Presiden. Akibat kurangnya anggaran dan SDM (litbang) yang buruk, maka semua infrastruktur yang dibangun tidak akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan dampak yang besar bagi kepentingan publik,” tandasnya.
Dana besar hasil minim
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyindir besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk riset di tiap kementerian/lembaga namun tidak terlihat hasilnya. Menurut dia, total anggaran untuk penelitian di hampir semua kementerian/lembaga mencapai Rp 24,9 triliun.
“Apa hasilnya Rp 24,9 triliun? Saya tanya,” kata Jokowi kepada para menteri saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Senin (09/04/2018).
Menurut dia, uang sebesar Rp 24,9 triliun itu selama ini tidak terlihat karena dibagi-bagi ke hampir semua kementerian/lembaga. Sebabnya, ia meminta ke depan seluruh kementerian membuat strategi besar terkait penelitian dan tujuannya.
“Misalnya urusan durian. Sebelum penelitian (durian) seperti ini, setelah keluar sekian miliar, duriannya jadi seperti ini. Jadi jelas bukan penelitian untuk peneliti,” ucap Jokowi.
Jokowi meminta di Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 nanti, anggaran untuk program pembangunan Sumber Daya Manusia dipegang oleh satu kementerian atau badan. Alasannya agar uang tersebut bisa terfokus untuk mendanai suatu program.
“Saya sampaikan agar anggaran ini tidak kita ecer-ecer, kita bagi-bagi, enggak,” ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan anggaran untuk menggelar pameran tersebar di 17 kementerian/lembaga. Jumlahnya, kata dia, sebenarnya besar tapi terlihat kecil karena dibagi-bagi ke banyak kementerian.
Imbasnya, tiap Indonesia mengadakan pameran selalu berskala kecil. Begitu pun jika mengikuti pameran di luar negeri, kata Jokowi, Indonesia hanya bisa menyewa satu stan.
Jokowi menuturkan program pembangunan SDM adalah kerja besar pemerintahannya setelah 3,5 tahun belakangan fokus membangun infrastruktur. Ia menginginkan kinerja pembangunan SDM ke depan bisa terlihat masif seperti program infrastruktur.
“Saya ingat di 2014 akhir anggaran infrastruktur kurang-lebih Rp 170-an triliun. Begitu kita fokus ke sana, langsung breg Rp300 triliun lebih. Sehingga dalam 3,5 tahun ini kelihatan sekali betapa masifnya pembangunan di bidang infrastruktur,” ucap Jokowi.
