Dikutip dari cnnindonesia.com, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyinggung masalah penerapan kebijakan mitigasi bencana yang mengacu pada penelitian rawan bencana yang sudah ada. LIPI mengatakan sesungguhnya kajian terkait likuefaksi hingga potensi gempa bumi itu sudah ada ketika bencana alam Palu – Donggala terjadi.
Hanya saja, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Eko Yulianto mengungkap pemerintah daerah setempat memilih untuk tidak menerapkan kebijakan sesuai dengan penelitian manajemen bencana yang telah dilakukan.
“Kita belajar dari apa yang pernah terjadi seperti di Palu, misalnya terkait likuefaksi, hasil penelitian itu sudah ada di lemari Pemda sana sebenarnya,” kata Eko saat jumpa pers di LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (25/7).
Eko mengatakan pihaknya tengah menyiapkan peta rendaman tsunami dengan skala 1:10000 di pantai Selatan Jawa. Pembuatan peta ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan kuat untuk perencanaan tata ruang wilayah pesisir.Eko mengatakan pemerintah harus membangun sebuah kanal komunikasi agar penelitian yang ditemukan bisa dijadikan acuan terkait kebijakan mitigasi bencana.
“Kanal resminya adalah melalui policy brief, apakah disampaikan langsung ke kantor Kepresidenan atau ke kementerian atau ke lembaga legislatif. Supaya kalau hasil penelitian bisa benar diimplementasikan,” kata Eko.
Eko menjelaskan Pemda beralasan tidak memiliki anggaran untuk membuat kebijakan mitigasi berdasarkan penelitian rawan bencana yang sudah ada.
“Karena ada ego sektoral, kebatasan anggaran selalu jadi justifikasi yang digunakan untuk menyatakan kami tidak bisa melakukannya. Pola berpikir kreatif yang sinergi program antar dinas belum muncul,” ujarnya.
“Sehingga kalau rendaman tsunami bisa dipetakan demikian maka upaya pengurangan risiko bisa lebih dilakukan efektif dan efisien, apa yang harus dilakukan pertama kali,” kata Eko.
