Dikutip dari lipi.go.id, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terus mendorong terciptanya hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai acuan pembentukan kebijakan dalam menjawab permasalahan di masyarakat.. “Peneliti memberi nuansa knowledge yang lebih kuat terhadap karya analis kebijakan, sementara analis kebijakan membuat karya peneliti lebih berkarakter kebijakan.” ujar Kepala LIPI Laksana Tri Handoko dalam Workshop “Penguatan Peran Fungsional Analis Kebijakan di Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) dalam Mendukung Kebijakan Hasil Riset” pada Selasa (7/1).
Handoko menekankan pentingnya kebijakan berbasis penelitian. Menurutnya, sinergi antara peneliti dan analis kebijakan sangat diperlukan untuk menghasilkan output kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. “Sangat penting memastikan tugas dan fungsi analis kebijakan yang ada di lembaga litbangjirap bisa memainkan peranannya dalam menciptakan science brief policy.” tegas Handoko.
Handoko menyebutkan agar kebijakan yang ditelurkan LIPI benar-benar merupakan hasil kajian dan analisa dari berbagai hasil riset yang dihilirkan oleh pejabat analis kebijakan. “Tahun ini berbagai peraturan LIPI saya harap dapat menjadi ajang teman-teman analis kebijakan untuk terjun melakukan sesuatu yang mempunyai makna.” jelas Handoko.
Senada dengan Kepala LIPI, Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI Tri Nuke Pudjiastuti menjelaskan posisi ilmu pengetahuan sosial di dalam kerangka pembuatan kebijakan sejalan dengan tugas dan fungsi LIPI. Tugas dan fungsi LIPI menciptakan kekuatan hasil penelitian ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. “Ada dua karakter penelitian sosial kami yaitu mentransform penelitian dasar menjadi masukan kebijakan serta penelitian yang sejak awal dirancang untuk masukan kebijakan.” terang Nuke.
Nuke menambahkan bahwa dengan karakter penelitian sosial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kebijakan nasional, IPSK terbuka untuk bersinergi dengan analis kebijakan sebagai bagian dari penelitian. “Pusat-pusat penelitian kami menjadi potensi yang sangat baik bagi analis kebijakan untuk belajar banyak.” tutup Nuke.
Dalam menjalankan tugasnya, analis kebijakan perlu secara aktif terlibat dalam pembuatan rekomendasi kebijakan berbasis riset. Sinergi yang kuat antara peneliti dan analis kebijakan akan menguatkan peran lembaga litbang dan program litbangjirap. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pelatihan khusus untuk para Analis Kebijakan di LIPI agar bisa berperan di lembaga litbangjirap dan berkolaborasi dengan jabatan fungsional lain secara profesional.
