JAKARTA – Dugaan kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah selama ini dinilai bukan karena persoalan sistem dan upaya pemerintah mencegah hal tersebut, melainkan individu pejabat yang nakal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah sudah punya komitmen, bahkan ada pakta integritas. Komitmen tersebut yaitu dengan penandatanganan kesepakatan tersebut bersama Plt. Gubernur.
“Yang kemarin kena di KPK (Bupati Klaten, Sri Hartini) juga teken pakta integritas. Saya kira kembali ke orangnya,” kata Tjahjo Kamis (5/1).
Dia menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan kembali pakta integritas ke daerah-daerah untuk mengingatkan kembali. Termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan rekrutmen jabatan untuk pedoman.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi mengatakan, perlu pengawasan dan pembinaan untuk menertibkan kepala daerah yang nakal.
Hal itu untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan sekaligus menertibkan kepala daerah nakal menyusul meningkatnya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.
“Kemendagri dapat merumuskan kebijakan yang tepat sehingga rekrutmen kepala daerah dapat menghasilkan kepala daerah yang bebas korupsi,” kata Untung.
Dia menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan praktik korupsi kepala daerah. Seperti, mahalnya biaya politik pilkada, kentalnya politik dinasti dan karakter dari kepala daerah itu sendiri yang memang berniat korupsi. (Sumber: Puspen Kemendagri)/msr
