Jakarta, – Masa kerja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI akan berakhir pada 18 November. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Mursadi mengaku malu jika nantinya Mendagri turun tangan langsung dengan melantik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Saya akan malu sekali, bila sampai Ahok dilantik Presiden melalui Mendagri,” kata Prasetyo dalam acara Media Gathering Fraksi PDI-P di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Pelantikan yang diambil alih Mendagri tersebut akan menunjukkan DPRD DKI Jakarta tidak dapat menjalankan fungsinya, baik sebagai wakil rakyat sekaligus lembaga legislatif yang merupakan mitra Pemprov DKI.
“Kalau sampai Mendagri yang melantik apa fungsi dan peranan kita di sini. Malulah. Kita juga harus menjaga perasaan warga Jakarta yang memilih Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI mendampingi Pak Jokowi menjadi Gubernur saat itu,” ujarnya.
Untuk mencegah pandangan buruk warga DKI terhadap DPRD, politisi dari PDI-P ini akan terus menjalankan komunikasi dan pendekatan dengan fraksi-fraksi lainnya agar mendukung dilaksanakan rapat paripurna pengumuman pelantikan Ahok menjadi gubernur. Bila tetap ada fraksi-fraksi lain yang menolak pelaksanaan rapat paripurna pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI, maka dia akan mengambil keputusan tegas.
Pasalnya, berdasar perintah dari Kementerian Dalam Negeri yang telah dituangkan dalam surat rekomendasi Kemendagri, Dewan wajib secara hukum melantik dan mengumumkan Ahok menjadi Gubernur DKI.
“Kalau ada fraksi yang masih menolaknya, maka saya tetap akan menjalankan perintah dari Kemdagri. Pelantikan digelar lewat rapat paripurna. Dalam waktu satu dua hari ini saya akan menggelar rapat pimpinan fraksi untuk menentukan rapat paripurna,” tegas politisi PDIP ini.
Sumber : www. metrotvnews.com
