Lamongan- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa hadirnya Transjatim Koridor VII Terminal Lamongan–Dukun (Gresik)–Terminal Paciran merupakan bukti nyata inovasi daerah dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang berkeadilan, efisien, dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Transjatim merupakan salah satu ekosistem inovasi yang hadir di Jawa Timur secara terintegrasi. Tidak hanya memberikan layanan konvensional transportasi penumpang antar kota saja, malah juga adaptif terhadap keperluan penumpang,” ungkap Yusharto dalam sambutannya pada kegiatan Peresmian Operasional Bus Transjatim Koridor VII yang digelar di halaman parkir Makam Sunan Drajat Lamongan pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Lebih lanjut Yusharto menerangkan, mobilitas yang efektif menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Kehadiran Transjatim Koridor VII bukan hanya memperlancar pergerakan masyarakat antardaerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi sektor UMKM dan pelaku usaha lokal di sepanjang jalur layanan. “Peluncuran koridor 7 transjatim adalah manifestasi nyata dari kolaborasi lintas sektor dan daerah dalam membangun transportasi publik yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi masa depan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti pentingnya transportasi publik sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan, polusi, dan pemborosan energi di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) yang merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Yusharto menegaskan, setiap tahun kemacetan dapat menurunkan produktivitas nasional hingga 0,5 persen atau setara dengan kerugian ekonomi sekitar 4 miliar dolar AS per tahun. Di kawasan metropolitan Surabaya dan sekitarnya, dampaknya bahkan lebih signifikan.
Sementara itu, Yusharto melanjutkan, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur mencapai 26,52 juta unit pada tahun 2024, meningkat lebih dari 5 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru, mulai dari penurunan kualitas udara hingga meningkatnya subsidi energi.
“Transjatim sebagai transportasi massal berperan vital dalam mengatasi persoalan yang terjadi, dengan kapasitas angkut yang jauh lebih besar dan tarif yang terjangkau, layanan ini menjadi alternatif nyata untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Di sisi lain, Yusharto juga mengungkapkan, peluncuran koridor baru Transjatim sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan pada pengembangan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Selain itu, pengembangan Transjatim juga mendukung Agenda Net Zero Emission 2060 dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-11, yaitu menciptakan kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
“Kementerian Dalam Negeri salah satu kementerian yang membina penyelenggaraan inovasi di seluruh Indonesia, kami mendukung langkah perluasan koridor ketujuh ini sebagai wujud nyata peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur melalui proses pengembangan ekosistem inovasi,” pungkasnya.
