Bangkalan- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan agar memperluas cakupan inovasi di luar sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Koordinasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bangkalan pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, saat ini inovasi di Bangkalan masih terkonsentrasi pada dua urusan tersebut. Padahal, inovasi seharusnya berkembang secara merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. “Bapak Bupati (Bangkalan) mohon arahan itu kepada para pemimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena OPD yang melaksanakan inovasi ini masih terbatas, baru di pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang lainnya masih sangat kurang,” ungkap Yusharto.
Dia menambahkan, berdasarkan laporan 2024 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan performa dengan predikat sangat inovatif. Kendati demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kematangan inovasi, di antaranya variabel SPD (institusi), serta output pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan produk. Kedua aspek tersebut berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan dampak inovasi terhadap pembangunan daerah.
“Kita sudah lihat data inovasi Kabupaten Bangkalan, terimakasih sudah melaporkan 305 inovasi di tahun 2024 dan sudah masuk sebagai daerah yang sangat inovatif. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan Bapak Bupati, tahun ini akan melampaui prestasi di tahun 2024,” ujar Yusharto.
Lebih lanjut, Yusharto juga menyoroti pentingnya branding inovasi daerah yang memperhatikan nilai kepatutan sosial dan kearifan lokal. Dia menjelaskan, satu nama inovasi mungkin bisa diterima di Bangkalan, tetapi ketika direplikasi di daerah lain, bisa jadi melanggar norma sosial setempat. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas wilayah agar nilai dan maknanya tetap sesuai.
“Untuk itu, saran kami, kita berpikir, kita berdiskusi, gunanya punya partner agar pilihan-pilihan inovasi mulai dari jenis sampai penamaannya itu terlindungi dari ketidakpatutan,” tambahnya.
Selain memperluas cakupan inovasi, Yusharto juga mengingatkan pentingnya sosialisasi hasil inovasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Berdasarkan hasil monitoring, sekitar 30 persen inovasi di Bangkalan belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, dirinya mendorong kolaborasi antara OPD serta organisasi media seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat publikasi inovasi.
“Kami berharap PWI atau kelompoknya dibawah arahan dari Dinas Kominfo ini akan bekerja lebih keras lagi, sehinggga yang masih panjang merahnya itu (hasil monitoring) ada 30 persen itu dapat tersosialisasi dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.
