News

Kepala Badan Litbang Kemendagri Uraikan Strategi Peningkatan Inovasi Daerah

JAKARTA – Guna meningkatkan inovasi, pemerintah daerah (pemda) dinilai perlu menyiapkan sejumlah strategi. Strategi tersebut perlu dijalankan mengingat tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas semakin meningkat. Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan dalam upaya peningkatan inovasi, pemda perlu membangun ekosistem inovasi. “Inovasi perlu dijadikan sebagai indikator kinerja dalam organisasi. Melalui upaya tersebut, kinerja aparatur akan meningkat,” kata Fatoni saat menjadi pembicara dalam agenda webinar Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah 2021 dan Hasil Evaluasi Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, Selasa, 13 Juli 2021.

Dirinya menambahkan, guna membangun inovasi yang berkelanjutan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat dibutuhkan. Mengingat, IPTEK mampu menunjang pemda dalam menggali masalah dan menentukan kebutuhan organisasi dalam merumuskan rencana aksi inovasi. Selain itu, aktor inovasi dari universitas, lembaga think tank independen, akademisi, masyarakat, dan juga pegiat inovasi lainnya perlu dilibatkan. “Selain unsur-unsur tersebut, dalam membangun ekosistem inovasi juga perlu diperkuat dengan regulasi seperti Perda atau Perkada. Kehadiran institusi yang menyelenggaran fungsi kelitbangan juga berperan penting” katanya.

Menurut Fatoni, kendati bukan menjadi faktor penentu terciptanya ekosistem inovasi, pemda dinilai perlu mengalokasikan anggaran yang ideal untuk inovasi. Hal ini penting dilakukan guna mendorong percepatan implementasi kebijakan inovasi melalui pemberian insentif. Fatoni menambahkan, dalam menunjang inovasi pemda dapat memfokuskan pada 6 area. Di antaranya inovasi di bidang administrasi di mana pemda bisa mengadopsi cara baru dalam mengelola pemerintahan serta melakukan revolusi administrasi birokrasi secara akuntabel. Selain itu, pemda perlu mememfokuskan inovasi di bidang manajemen yang memungkinkan pemda untuk melakukan pembaruan total terhadap prosedur birokrasi. Pemda juga perlu menjalankan inovasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih efisien, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak.

Di sisi lain, imbuh Fatoni, pemda juga dapat menjalankan inovasi frugal. Terobosan tersebut berfokus pada upaya menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah dibanding produk yang telah ada. Langkah ini dinilai mampu membantu kinerja pemerintah daerah lebih optimal, mengingat inovasi ini tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Selanjutnya, Pemda juga diminta menjalankan inovasi pada sektor teknologi. Langkah itu dapat dilakukan dengan mengadopsi proses produksi yang inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. “Selain itu, para jajaran perangkat daerah juga bisa menciptakan inovasi sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif,” pungkasnya.

Join The Discussion