Dikutip dari tempo.co, ahli Pengembangan Wilayah dari Universitas Palangka Raya (UPR) Indrawan P Kamis mengatakan kawasan Kalimantan Tengah memiliki sejumlah keunggulan untuk dijadikan ibu kota baru. Hal itu diketahui berdasar penelitian yang dilakukan pada 2017 silam.
Menurut Indrawan areal yang cocok dijadikan ibu kota baru itu meliputi lahan seluas 500 ribu hektar. Kawasan ini meliputi 3 lokasi, yakni Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. “Areal ini merupakan tanah Negara,” kata Indrawan, di Palangkaraya, Jum’at, 3/05
Kawasan ini memiliki topografi tanah yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lain. Daerah itu juga bebas banjir dan tanah longsor.
Indrawan mengatakan keunggulan lain adalah kawasan itu tidak memiliki taman nasional, hutan lindung atau lainnya. Jadi, kata dia, misalkan nanti dialihkan jadi Area Penggunaan Lain (APL), prosesnya tidak begitu sulit, jelasnya. “Karena kelebihannya itu kami menyebutkan areal ini sebagai kawasan segitiga emas Kalteng,” ujar dia.Seorang lelaki suku Dayak Tomun berdiri di jalan raya Desa Riam Tinggi, Delang, Lemandau, Kalimantan Tengah, 2 November 2015. ANTARA FOTO
Indrawan mengatakan riset mengenai kawasan tersebut dilakukan Universitas Palangka Raya pada 2017, untuk meneliti daya dukung wilayah wilayah jika kelak akan dijadikan lokasi ibu kota.
Menurut dia hal itu penting dilakukan karena bila sebuah wilayah diintervensi oleh kegiatan, harus dihitung daya dukungnya. “Seperti seberapa besar kemampuan wilayah itu untuk menampung populasi dan lainnya.”
Penelitian itu melibatkan empat orang ahli, yakni Danes Jaya Negara (Ahli Pembangunan Wilayah), Wahidin Usop (Ahli Sosial Budaya), John Rente (Ahli Politik) dan Indrawan P. Kamis (Ahli Pengembangan Wilayah). Semuanya pengajar di UPR. “Tujuan kami melakukan survei itu sebenarnya untuk kepentingan internal UPR, biayanya pun rendah sekitar Rp 30 juta saja,” ujar dia.
Dia berharap bila kelak memang pemerintah pusat menunjuk Kalteng sebagai calon ibukota negara baru, sebaiknya dilaakukan penelitian ulang dengan melibatkan semua pihak. “Kami dari UPR siap untuk melakukan sharing data bila memang dibutuhkan, karena ini adalah untuk kepentingan bangsa.”
