Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya untuk mempercepat pelaksanaan program-program unggulan daerah melalui pendekatan inovatif dan perencanaan strategis yang terintegrasi. Hal ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 15 Mei 2025.
“Tanpa RKPD yang tersusun baik, pelaksanaan pembangunan daerah akan kehilangan fokus, rentan tumpang tindih antar program, dan tidak akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan,” ungkap Yusharto.
Lebih lanjut, Yusharto menyampaikan, Papua Barat Daya memiliki potensi strategis di sektor perikanan, perkebunan, dan ketahanan pangan yang perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Untuk itu, dalam hal ini RKPD harus menjadi dokumen yang mampu menangkap potensi unggulan daerah dan mengemasnya menjadi program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan.
Dirinya juga mendorong agar Musrenbang RKPD tidak hanya menjadi agenda tahunan administratif, melainkan forum koordinatif yang mampu menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif lintas sektor dan semua tingkatan pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
Melalui Musrenbang RKPD 2026, Yusharto juga berharap Pemprov Papua Barat Daya tidak hanya dapat menyesuaikan diri dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam menciptakan perubahan positif berbasis potensi lokal dan keunikan wilayah. ” Misalnya di antaranya pengembangan kawasan pertumbuhan seperti Raja Ampat dan Kota Sorong, penguatan kawasan komoditas unggulan (udang dan rumput laut), serta swasembada pangan, air, dan energi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan peta kekuatan inovasi di Provinsi Papua Barat Daya yang berdasarkan data pelaporannya pada 2024 menunjukan peningkatan kualitas pelaporan inovasi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dia menjelaskan, dari 7 inovasi daerah yang dilaporkan, hanya 3 inovasi yang dikirimkan ke Kemendagri untuk penilaian lebih lanjut.
“Kami berharap ke depannya Pemprov Papua Barat Daya dapat mengirimkan lebih banyak inovasi dari berbagai sektor unggulan yang dimilikinya maupun dari sejumlah isu strategis yang ada di wilayahnya baik berupa upaya pengentasan kemiskinan, penanganan stunting hingga pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia),” pungkasnya.
