JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi domestik.
Sekretaris Ditjen Bina Keuda, Indra Baskoro mengatakan penguatan ekonomi domestik akan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas.
“Penguatan ekonomi domestik menjadi syarat mutlak agar Indonesia dapat tetap menjaga pertumbuhan yang berkualitas“, ujar Indra dalam acara Rakornas Penyajian dan Publikasi Data Informasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, di Swiss Beliin, Kemayoran Jakarta, belum lama ini.
Dia juga mengungkapkan jika daerah berhasil dalam memperkuat ekonomi di daerah maka akan berdampak pada keberhasilan pembangunan secara nasional. Sebagaimana menurut dia, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, maka perlu sebuah konsistensi untuk melaksanakan kebijakan.
“Negara kita sudah diberi bonus sama Tuhan sehingga kita harusnya lebih baik lagi dibandingkan negara-negara maju lainnya, seperti sumber daya alam yang luas dan kaya”, ungkapnya.
Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijembatani oleh sinergi pusat dan daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.
“Komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan,” tandas dia.
Dia juga mengatakan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ada yang namanya perimbangan keuangan. Hal ini agar adanya pembagian keuangan yang adil dan proporsional dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
Adanya penganggaran dana transfer ke daerah dan desa akan berperan dalam perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas.
Disamping itu, pelaksanaan penanggaran dana transfer tersebut harus mampu mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengentasan kemiskinan dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia berharap ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu butuh dukungan dari semua pihak.
“Suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak,” tambah dia.
Tanpa dukungan dari salah satu pihak, niscaya pemerintah sendiri tidak akan mampu melaksanakan secara optimum desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, demikian menurut Indra. (Humas Puspen)
