JAKARTA – Keberlangsungan visi maritim Presiden Joko Widodo sampai saat ini masih memerlukan dukungan banyak pihak. Peran ALKI (Alur laut kepulauan Indonesia) yang sudah dibentuk sejak 1994 menjadi penting untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Untuk memaksimalkan ALKI tersebut pemerintah telah membentuk Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan poros maritim dunia.
Namun sayangnya Dekin harus bubar tanpa alasan. Sebagai Koordinator Dekin, Kalimantan Timur yang dipercayakan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah Kaltim merasa perlu untuk mengaktifkan kembali Dekin yang sudah disepakati bersama 14 Kementerian/Lembaga.
Menurut Kabid Pemerintahan dan Aparatur BPP Kaltim Noor Albarakati, Dekin sangat penting digagas kembali mengingat Dekin sangat berperan dalam membangun visi poros maritim dunia. Noor juga menyampaikan beberapa hal kenapa Dekin tidak lagi berjalan, salah satunya tidak adanya ketua harian yang seharusnya dipegang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. “Kita sudah seperti layangan putus tidak tahu harus ke mana, padahal beberapa kerja sama sudah dibangun,” kata Noor di BPP Kemendagri, Kamis (6/4).
Untuk itu, kedatangan pihak BPP Kaltim kepada BPP Kemendagri sebagai upaya mencari jalan keluar, serta meminta bantuan BPP Kemendagri menghubungkan kepada beberapa lembaga terkait. Seperti KKP, Kemenko Maritim, dan Bappenas. “Karena kalau Kaltim sendiri tidak mungkin, untuk itu BPP Kemendagri diharapkan Kemendagri bisa menjadi leading sector dan lokomotif Dekin,” tambah Noor.
Mohamad Noval, Kabag Perencanaan BPP Kemendagri cukup memahami permasalahan tersebut, terutama masalah Dekin yang saat ini menjadi salah satu permasalahan BPP Daerah. Menurut Noval, pihaknya sudah mencoba memfasilitasi hal itu, di antaranya melakukan komunikasi dengan Biro Hukum Setjen Kemendagri dan berkoordinasi dengan KKP. “Terkait permasalahan ini, kami mencoba menindaklanjuti untuk kemudian akan segera kami dilaporkan kepada Plt. Kepala BPP Kemendagri,” ucap Noval.
Isu Dekin, tambah Noval menjadi menarik mengingat isu tersebut bisa menjadi salah satu program prioritas nasional yang selama ini lebih dikedepankan pemerintah. Noval berharap permasalahan tersebut bisa secepatnya menemukan titik terang. Sehingga pada masa mendatang Kalimantan Timur khususnya BPP Kaltim bisa menunjukkan kesuksesan dan menjadi model bagi ALKI I dan II.
Sebagai informasi, Pada 2007 Dekin terbentuk dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Anggotanya terdiri dari 14 Kementerian dan Lembaga yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, KAPOLRI, KSAL, dan 27 perwakilan dari pakar, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta LSM. (MSR)
