JAKARTA – Salah satu kunci agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi lebih baik adalah dengan mengubah mindset pegawai dan mengubah budaya kerja birokrasi. Perubahan tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan budaya kerja baru yang lebih inovatif, kreatif, dan mampu melakukan kolaborasi tanpa sekat. Selain itu, aparatur harus mengubah mindset dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Melalui budaya kerja dan pola pikir tersebut, maka pola penyelesaian masalah akan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, Kemendagri senantiasa mendorong agar pemerintah daerah berpacu menciptakan budaya kerja yang lebih inovatif,” ujar Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, saat menjadi pembicara kunci dalam webinar Best Practice Inovasi Daerah dan Pengukuran serta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, Rabu, 4 Agustus 2021.
Fatoni mengakui, untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja lama memang bukan pekerjaan yang mudah. Daerah perlu menetapkan perencanaan, strategi dan tujuan dalam berinovasi. Hal ini karena budaya kerja inovatif tidak muncul tiba-tiba, namun berlangsung secara gradual dan membutuhkan proses dalam penerapannya.
“Untuk itu, daerah bisa menerapkan 10 strategi dalam menciptakan budaya kerja yang inovatif, yaitu dengan mengubah pola pemecahan masalah melalui cara yang inovatif, menerapkan kebijakan kepala daerah yang mendukung inovasi, melakukan komunikasi dan koordinasi dalam berinovasi, melakukan marketing dan branding inovasi, dan menyelenggarakan kompetisi inovasi. Selain itu, upaya perubahan juga bisa dilakukan melalui perbaikan manajemen inovasi, melakukan update dan upgrade inovasi, dan membentuk innovation hub. Terakhir, daerah perlu melakukan evaluasi terhadap komitmen organisasi dalam berinovasi dan menjadikan inovasi sebagai Indikator Kinerja Utama,” terang Fatoni.
Melalui langkah tersebut, imbuhnya, daerah diyakini dapat membudayakan inovasi di daerahnya. Di sisi lain, Kemendagri terus berupaya untuk mendukung terwujudnya budaya kerja inovatif di daerah. Salah satu langkahnya dengan menggelar penilaian dan pengukuran inovasi melalu sistem Indeks Inovasi Daerah. Dirinya mengungkapkan pada pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah tahun lalu, Kemendagri telah memberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) berupa piagam dan trofi kepada 195 daerah kategori sangat inovatif. Selain itu, di antara daerah tersebut, sebanyak 31 daerah penerima IGA, diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat alokasi Sana Insentif Saerah (DID). “Upaya ini dilakukan Kemendagri agar daerah makin terpacu dan termotivasi dalam melakukan inovasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing di daerah,” ujar Fatoni.
