JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun yang meraih predikat inovatif dalam Indeks Inovasi Daerah 2021. Madiun berhasil menduduki posisi 31 dari 93 kota yang dinilai dalam indeks. “Saya sangat mengapresiasi program-program yang dilaksanakan Pemkot Madiun. Semoga capaian ini dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya,” ucap Pelaksana harian (Plh.) Kepala Badan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri, Eko Prasetyanto, dalam diskusi publik bertema Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Penguatan Inovasi Daerah, Rabu, 2 Maret 2022.
Eko memandang Pemkot Madiun telah berhasil merealisasikan program pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di antara program tersebut adalah penataan anggaran dengan fokus penanganan Covid-19, memberikan bantuan permodalan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan membuat lapak pasar baru untuk UMKM di setiap kelurahan. “Wali Kota Madiun dan jajarannya telah bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan di daerahnya,” ucap Eko.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan predikat inovatif didapatkan daerahnya setelah melaporkan 47 program inovatif. 20 program di antaranya bahkan mendapatkan nilai kematangan lebih dari 100. Ia merasa puas dengan hasil tersebut, terlebih karena dijalankan dalam kesulitan pandemi. “Covid-19 telah berdampak pada berbagai sektor program pelayanan publik. Pandemi juga membuat ekonomi di Madiun terpuruk,” ujarnya.
Lebih lanjut Maidi mengatakan predikat daerah inovatif tersebut juga diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. “Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Madiun minus tiga persen. Tapi kami terus berjuang hingga pada tahun 2021 kemarin, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menjadi plus 4,73 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional,” katanya.
Di antara upaya inovatif yang dilakukan Pemkot Madiun dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah membuka lapak pasar baru di setiap kelurahan. “Di Madiun ada 27 kelurahan. Jadi setiap kelurahan, kita buatkan lapak-lapak untuk UMKM. Kita juga buatkan rute sepeda di sekitar lapak-lapak tersebut. Tujuannya agar ada transaksi ekonomi di situ,” ucap Maidi
Uniknya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diharuskan membeli barang dagangan di lapak-lapak UMKM. “Para ASN, karena tidak terdampak langsung akibat pandemi Covid, kita wajibkan belanja di lapak-lapak UMKM untuk kebutuhan harian. Di Madiun kita punya aplikasi pro-UMKM, dimana yang membeli barang dagangan mereka adalah para ASN,” cerita Maidi.
Merespons hal tersebut, Eko berharap program inovatif tersebut dapat dipertahankan. Ia juga mengimbau agar Pemkot Madiun dapat lebih meningkatkan Indeks Inovasi Daerah, dengan melengkapi beberapa indikator yang belum terpenuhi.
“Pada variabel institusi misalnya, dapat disempurnakan pada indikator Tingkat Kelembagaan Kelitbangan, Pendapatan Perkapita, dan Penurunan Angka Kemiskinan. Pemkot juga harus mengupdate dan mengupgrade beberapa inovasi yang dilaporkan pada tahun sebelumnya, agar terjadi peningkatan Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 ini,” ucap Eko.
