Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Kabupaten Buton Tengah menjadi barometer percontohan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejalan dengan itu, Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan PKDD) BSKDN Abas Supriyadi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya agar lebih transparan dan akuntabel.
“Pemkab Buton Tengah perlu terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya guna meningkatkan nilai IPKD. Jika pengukuran IPKD terus naik, tidak menutup kemungkinan ke depan Buton Tengah bisa jadi daerah percontohan bagi kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara,” ungkap Abas dalam keterangannya di Kantor BSKDN pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Abas menjelaskan, input data IPKD sudah dibuka sejak tanggal 29 Agustus 2023. Kendati demikian, untuk memudahkan proses penginputan data, Abas mengaku pihaknya membagi daerah ke dalam beberapa regional. Adapun Kabupaten Buton Tengah masuk dalam regional 10 dan diagendakan melakukan input data IPKD pada tanggal 1-7 November 2023. “Kami harap Kabupaten Buton Tengah dapat tertib melakukan input data IPKD sesuai dengan tanggal yang dijadwalkan,” terangnya.
Tidak hanya memperbaiki pengelolaan keuangan di wilayahnya, BSKDN juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Buton agar berkontribusi dan menggelorakan sikap tertib pengelolaan keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan Pemkab Buton dapat menjadi daerah dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transpara, dan membawa perubahan besar bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakatnya.
“Harus terus berupaya mengelolah keuangan daerah sebaik mungkin, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kami sangat senang dapat mendampingi setiap proses Bapak/Ibu sekalian mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas,” tandasnya.
