TASIKMALAYA – Kandidat Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Undang Sudrajat, melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2015-2017.
Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan upaya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tasikmalaya dinilai belum efektif.
Dalam ringkasan disertasinya, Undang menuturkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Santri belum berjalan secara terintegrasi.
Dalam karya ilmiahnya tersebut, belum integritasnya upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari belum kompatibelnya data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan sejumlah lembaga.
Sehingga memunculkan kebijakan penanggulangan yang terbilang berdasarkan ego lembaga masing-masing.
Selain itu, Undang juga menyebut tugas mengembangkan kemitraan, pendapatan, maupun menangani pengaduan yang diemban TKPKD Kota Tasikmalaya dinilai belum berjalan maksimal.
Disumpulkannya juga fungsi kelompok kerja untuk merumuskan pembinaan hubungan dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat dengan Pemkot Tasikmalaya dalam menangani kemiskinan tidak berjalan sama sekali.
“Selama ini juga tidak ada pelibatan dari perguruan tinggi, dunia usaha, atau masyarakat yang duduk bersama merumuskan konsep atau kemitraan melibatkan di luar pemerintah untuk bersama-sama bahu membahu dalam pengurangan kemiskinan,” kata Undang saat sosialisasi kemiskinan di Aula Bale Kota Tasikmalaya, Senin (3/9/2018) siang.
Kurang efektifnya kinerja badan pengentas kemiskinan ini menurut Undang juga ikut disumbangkan faktor dukungan administrasi teknis hingga penganggaran yang belum maksimal.
Menurutnya, perlu ada langkah untuk melakukan evaluasi programatik penanggulangan kemiskinan, yang masih dianggap hal sepele.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan ini merupakan prioritas pemerintah dalam kurun lima tahun masa kepemimpinannya.
Budi menuturkan, persentase warga miskin di Kota Tasikmalaya saat ini, mencapai 14 persen dari total populasi.
Dalam priode kepemimpinannya, Budi memasang target bisa memangkas persentase warga miskin di Kota Tasikmalaya sebanyak 5 persen.
Budi mengakui data warga miskin yang muncul masih dalam beragam versi dan kerap membingungkan.
Untuk mengatasi hal itu, Budi mengatakan bahwa Dinas Sosial telah menerjunkan 1.250 petugas untuk melakukan pendataan warga miskin.
“Pendataan ini direncanakan rampung pada pengujung September 2018. Data tunggal kemiskinan itu sangat penting, database itu supaya nanti kita jelas eksekusi program program itu terarah kalau sudah databasenya jelas kriterianya jelas atau tepat sasaran,” katanya. (IFR/Tribunnews.com)
