JAKARTA – Pentingnya sinergitas antarlembaga yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri ditangkap oleh Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri dalam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perumusan/Penajaman Kegiatan Kelitbangan yang menjadi tupoksinya.
Rapat yang diselenggarakan di Aula BPP Kemendagri, Selasa (7/2) tersebut dibuka langsung oleh Plt. BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji. Adapun narasumber yang hadir merupakan beberapa pejabat terkait dari Ditjen Otda dan PUM Kemendagri.
Kapus Litbang Otda, Politik, dan PUM Syabnikmat Nizam mengatakan rapat tersebut merupakan salah satu mediasi bersama Ditjen Otda Kemendagri untuk meminta pandangan terkait beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM.
Adapun beberapa program yang akan dilaksanakan Puslitbang Otda, Politik, dan PUM pada tahun ini di antaranya program prioritas nasional Leadership Award dan penggunaan teknologi e-rekapitulasi pada pemilu 2019.
Syabnikmat menambahkan program tersebut sangat penting dilaksanakan. “Untuk Leadership Award sendiri akan dilaksanakan pada tingkat provinsi. Saat ini sudah dilakukan evaluasi di 15 provinsi terbaik di Indonesia, hal itu dikarenakan menyesuaikan anggaran Puslitbang,” kata Syabnikmat.
Selain Leadership Award, kajian mengenai e-rekapitulasi juga tidak kalah penting. Syabnikmat menyarankan penggunaan teknologi e-rekap pada pemilu mendatang, agar tidak lagi terjadi kecurangan. Teknologi pemilu lainnya adalah penggunaan e-voting untuk Pilkades di Indonesia yang diharapkan bisa dilaksanakan di setiap desa di kabupaten-kabupaten besar.
“Untuk itu perlu ada kajian mengenai hal tersebut, khususnya penggunaan e-voting yang regulasinya ditentukan oleh kepala daerah, berbeda dengan Pilkada yang diatur KPU, itu harus karena teknologi bisa menghemat biaya, efektif, dan sebagainya,” sarannya.
Sebagai narasumber, Gunawan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri mengapresiasi acara tersebut. BPP juga diminta untuk selalu menangkap keperluan-keperluan yang dibutuhkan komponen lain di Kemendagri.
“Komponen bisa disuplai dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan BPP Kemendagri, sehingga terjalin sinergitas antar komponen. Selain itu juga proses seperti ini dapat meningkatkan kapasitas BPP lebih baik lagi,” tuturnya. (MSR)
