Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kerja sama dengan Plan C dan Ford Foundation terkait rencana mengkaji sejumlah isu strategis di antaranya meliputi isu gender equality, bursa karbon hingga transisi energi berkeadilan. Tidak hanya itu, kerja sama juga akan dilakukan terkait pembuatan aplikasi Family Book, pembangunan aplikasi Kartu Identitas Anak (KIA) hingga pengembangan aplikasi Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).
Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) Faisal Syarif saat memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Plan C. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Pusat KKPP Lantai 3 Kantor BSKDN pada hari Kamis, 11 Januari 2024.
“Terkait kerja sama ini ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti dengan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Harapanya agar kegiatan di BSKDN dan Plan C dapat saling bersinergi membawa dampak yang baik untuk kita semua,” terangnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri Gatot Tri Laksono juga berharap kerja sama antara BSKDN, Plan C dan Ford Foundation dapat memperluas networking BSKDN untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
“Kami sangat berharap di tahun 2024 ini dapat membangun networking lintas lembaga di samping kerja sama dengan pemerintah daerah terutama terkait kegiatan-kegiatan yang membawa dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Gatot mengatakan, saat ini Plan C, Ford Foundation dan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri juga tengah melaksanakan penggunaan aplikasi Mal Pelayanan Publik Elektronik atau Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) dengan pilot project yang dikalukan di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia di antaranya Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Sinjai, dan Kota Parepare.
“Sinergitas semacam ini sangat dibutuhkan untuk membangun pelayanan publik yang efektif, juga terkait sejumlah gagasan atau ide-ide kegiatan lainnya termasuk kajian isu strategis semoga dapat difasilitasi oleh Bapak/Ibu dari Plan C maupun Ford Foundation,” ungkap Gatot.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Plan C Budi Raharja mengatakan pihaknya sangat antusias menyambut kerja sama dengan BSKDN baik terkait kajian isu strategis maupun pengembangan sejumlah aplikasi. Di lain sisi, dirinya juga mengungkapkan pihaknya tengah menargetkan penggunaan aplikasi MPPI ke depannya mencapai 200 daerah guna mewujudkan pelayanan publik terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Pada dasarnya kami sangat terbuka dengan kerja sama lintas lembaga. Sementara itu, menjelaskan MPPI itu istilah kami, kita pengen membangun bran Mal Pelayan Publik Indonesia yang mudah diakses dan bisa diterapkan di berbagai daerah. Target kami ada 200 daerah yang menggunakan aplikasi MPPI,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Pranata Humas Ahli Muda Fasker Kemendagri Rico Eric Estrada juga sangat mendukung kerja sama yang dilakukan BSKDN bersama Plan C dan Ford Foundation. Dirinya berharap kerja sama tersebut dapat membawa dampak yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
“Bahwa Ford Foundation ini merupakan ormas (organisais masyarakat) asing. Tapi Ford tidak melaksanakan (kegiatan teknis), Ford yang memberikan dana ke (sejumlah) ormas lokal termasuk Plan C. Jadi ke depannya persoalan yang teknis hubungannya bukan dengan Ford Foundation tapi dengan mitra lokal,” pungkasnya.
