JAKARTA – Pentingnya keberadaan jurnal ilmiah sebagai produk Badan Penelitian dan Pengembangan, membuat para pengelola jurnal di BPP Daerah terus berupaya maksimal agar kualitas jurnalnya bisa diakui secara nasional dan terakreditasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Sebagai jurnal milik BPP Kemendagri, Jurnal Bina Praja (JBP) menjadi salah satu jurnal yang mendapat perhatian dari BPP Daerah. Adalah BPP Provinsi Kalimantan Selatan yang datang langsung kepada tim pengelola JBP di BPP Kemendagri, Jalan Kramat Raya, Jakarta (2/11). Diwakili oleh Said, salah seorang pengelola Jurnal Kebijakan Pembangunan milik BPP Kalsel, kedatangannya bermaksud melakukan konsultasi pengelolaan Jurnal ilmiah kepada pengelola JBP yang diwakili oleh Moh. Ilham A Hamudy.
Menurut Said, Jurnal Kebijakan Pembangunan sudah selayaknya bermigrasi menuju elektronik jurnal atau sering dikenal dengan istilah Open Journal System (OJS), seperti yang sudah dikembangkan oleh JBP saat ini. Said juga tidak menampik jika JBP saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan disbanding sejak awal keberadaannya di BPP Kemendagri.
“Selain JBP milik BPP Kemendagri yang merupakan induknya BPP Daerah, JBP juga sudah bagus bahkan sudah terindeks di DOAJ. Dari itu saya berfikir, bahwa Jurnal Kebijakan Pembangunan harus sama persis seperti JBP,” kata Said.
Menurut Said Jurnal Kebijakan Pembangunan saat ini telah terakreditasi dan akan melakukan akreditasi ulang pada 2018, namun aturan baru terkait kewajiban jurnal elektronik memaksa seluruh jurnal harus bermigrasi. Maka dari itu, Jurnal Kebijakan Pembangunan akan mulai bermigrasi ke OJS pada tahun depan.
Jurnal Kebijakan Pembangunan terbit dua kali dalam setahun sebanyak 12 artikel setiap kali terbit. Umumnya jurnal tersebut tidak memiliki kesulitan ketika akan menerbitkan, bahkan jurnal tersebut selalu kelebihan artikel ketika akan menerbitkan. Said pun berharap pengelola JBP terus memberikan pembinaan tentang pengembangan jurnal milik BPP Daerah.
“Harapannya JBP milik BPP ini terus memberikan koordinasi terkait pengelolaan, agar jurnal lain di BPP Daerah, paling tidak bisa sejajar dengan JBP,” ucap Said. (msr)
