Presiden Joko Widodo mempertanyakan hasil riset saat beraudensi dengan seluruh pejabat eselon I, Eselon II, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Istana Negara Jakarta, Rabu.
“Riset kita sekarang ini setahun kira-kira sudah Rp26 triliun. Saya tanya pada kementerian-kementerian hasilnya mana? mana Rp600 miliar setahun hasilnya? Kalau saya blak-blakan Rp800 miliar untuk riset di kementerianmu mana,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan.
Kepala Negara berharap ekosistem di dalam kampus harus dibenahi bersama-sama dan cara-cara baru harus dikembangkan, “Harus diberikan fasilitas dan dikembangkan. Inovasi memecahkan masalah dan memberikan nilai tambah harus didukung,” katanya.
Jokowi tidak mau mendengar tugas eselon I, eselon II, dosen lebih sibuk mengisi form daripada mengajar dan para peneliti sibuk membuat SPJ daripada urus substansi penelitiannya. Untuk itu, Jokowi meminta para Dirjen, pejabat Eseolan I dan II kementerian Ristek Dikti untuk memangkas segala aturan yang memperlambat.
“Wajib, urusan SPJ pangkas saja. Pak Dirjen, Direktur, pangkas. Saya cek nanti, saya cek ini, karena tahun depan kita sudah masuk ke (pembangunan) SDM,” kata mantan Walikota Solo itu.
Jokowi juga menyatakan pemerintah akan membuat Badan Riset Nasional yang perannya sebesar 70-80 persen ada di Perguruan Tinggi.
“Sehingga anggaran riset kita menjadi jelas, larinya ke mana, hasilnya apa, outputnya apa, outcomenya apa,” tutupnya. (IFR/WartaEkonomi.com)