JAKARTA – Seiring dengan perubahan sistem pengelolaan jurnal yang semula cetak menjadi online, para pEngelola jurnal ilmiah dituntut untuk memperbaiki kualitas jurnal. Bahkan, mewajibkan pengelolaan jurnal cetak untuk segera bermigrasi ke dalam jurnal online.
Jurnal Bina Praja (JBP) sebagai jurnal milik Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, saat ini menjadi salah satu jurnal yang paling direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada masyarakat dan lembaga, terkait pengelolaan jurnal secara online. Hal itu dikarenakan, JBP saat ini menggunakan open Journal System (OJS) dengan sangat baik dalam waktu yang relatif sebentar yakni awal 2016. Saat ini JBP sudah terindeks di beberapa lembaga pengindeks bereputasi.
Fakta tersebut membuat JBP mendapat banyak apresiasi, tidak terkecuali dari beberapa lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) daerah yang memiliki jurnal ilmiah. Sebagai Induk dari BPP Daerah, BPP Kemendagri saat mendapat banyak kunjungan dari BPP Daerah yang pada dasarnya bertujuan, untuk mencari informasi dan pengetahuan terkait pengelolaan jurnal secara online.
BPP Daerah Pelalawan misalnya, sengaja datang untuk mengetahui secara langsung teknis pengelolaan jurnal ilmiah., BPP Daerah seperti pelalawan harus segera memiliki jurnal ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh para peneliti.
Selain itu, turut berkunjung juga Kepala sekaligus pengelola jurnal dari BPP Daerah Kota Palangkaraya terkait hal yang sama. Selain belajar, para tamu juga meminta saran terkait pengelolaan jurnal yang baik dan benar layaknya JBP.
Menurut salah seorang pengelola JBP Niyan Nurin, Beberapa pengelola khususnya jurnal milik BPP Daerah telah banyak yang meminta bimbingan pengelolaan, baik yang datang secara langsung ke kantor BPP Kemendagri ataupun sebaliknya.
“Selain banyak yang datang ke sini, biasanya pengelola JBP juga datang langsung ke daerah untuk melakukan pembimbingan, seperti yang telah dilakukan JBP kepada Jurnal Gerbang Etam , Kutai Kartanegara, dan Jurnal Badan Litbang dan Diklat Kabupaten Sragen,” kata Niyan. (msr)
