JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri pada Jumat (3/2), melaksanakan pertemuan untuk membahas Rakornas Kelitbangan 2017 yang akan direncanakan Maret mendatang. Rakornas 2017 akan mengambil lokasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Menurut Yudi Kuswanto Kabag PJKSE BPP Kemendagri, Rakornas Kelitbangan akan mengambil tema Optimalisasi Peran BPP dalam Mendorong Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Potensi Kehutanan Berbasis Kearifan Lokal. Tema tersebut menurutnya cocok, mengingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah dengan luas hutan terbesar. Selain itu, isu kebakaran hutan dan lahan juga akan terkait dalam tema tersebut.
Para peserta Rakornas Kelitbangan nantinya akan terbagi ke dalam tiga komisi di antaranya Komisi I akan membahas kelembagaan dan SDM. Dalam komisi tersebut akan peserta akan membahas sumber daya aparatur BPP dan kelembagaan BPP Daerah dan wacana induk kelitbangan. Komisi II akan membahas inovasi daerah, dan Komisi III akan membahas kehutanan. “Komisi ini akan membahas program implementatif kelitbangan antar aktor inovasi daerah tentang inovasi di bidang kehutanan berbasis kearifan lokal,” ucapnya di Aula BPP Kemendagri.
Plt. Kepala BPP Dodi Riyadmadji mengatakan, perlunya penerapan inovasi di bidang pengelolaan hutan yang melibatkan kearifan lokal. “Perlu dipikirkan juga, hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga. Selain itu pengelolaan hutan tentu berbeda di setiap daerah antara daerah satu dan yang lainnya, termasuk dalam hal penanganan kebakaran hutan dengan ketebalan gambut di masing-masing daerah. Sisi lainnya, jika ditinjau dari aspek penelitian bagaimana hutan bisa menghasilkan produk tetapi dengan tidak merusak alam, namun bisa mensejahterakan,” terang Dodi.
Beberapa peserta berbeda pendapat terkait Rakornas Kelitbangan 2017. Salah satunya terkait pemilihan tema yang terlalu jauh. Kapus Litbang Otda, Polpum Syabnikmat Nizam mengatakan sebaiknya Rakornas membahas tentang bagaimana eksistensi BPP daerah, selain itu wacana menadatangkan Menteri Kehutanan menurutnya juga perlu ditinjau ulang.
“Mendatangkan Menteri cukup satu saja yaitu Mendagri, dan bisa memberikan peran kepada para Kapus Litbang. Rakornas juga harus menampung keluhan daerah yang selama ini tidak ada peneliti, masih bertipe C, dan sebagainya. Harus itu dulu,” tuturnya. (MSR)
