JAKARTA – Jajaran Intelejen Keamanan (Intelkam) kepolisian diminta menganalisa adanya kerawanan dan gejolak di 101 daerah selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan dalam acara Rekernis Fungsi Intelkam TA 2016, Senin (21/11) di Mabes Polri, Jakarta.
“Saya diundang Kapolri melalui Kabaintelkam untuk hadir rakernis memberikan pengarahan ke seluruh jajaran di Intelkam seluruh Polda se Indonesia. Materi soal kesiapan Pilkada,” ujar Tjahjo.
Mendagri Tjahjo Kumolo hadir memberikan Tema yang diambil dalam rakernis itu yakni Melalui Program Promoter Kita Tingkatkan Peran Intelijen guna Mensukseskan Pilkada Serentak 2017 .
Dalam pengarahannya, Tjahjo Kumolo juga mengingatkan agar jajaran intelijen Polri berkoordinasi dan bersinergi dengan BIN (Badan Intelijen Negara), Intelijen Kejaksaan dan lainnya. Termasuk dengan pemerintah yakni kesbangpol.
“Nah bagaimana jaringan-jaringan intelijen kepolisian ini harus dikoordinasikan dan disinkronkan dari BIN juga punya jaringan , TNI juga punya jaringan, Intelijen kejaksaan juga punya jaringan termasuk intelijen dari pemerintah daerah yaitu kesbangpol,” ujar dia.
Menurut dia, intelkam harus mencermati gelagat perkembangan, stabilitas daerah itu kata kunci agar pembangunan bisa sukses garis kebijakan pusat dan daerah tidak terpotong dan bisa berjalan dengan baik.
“Saya tadi tidak mengajari intelijen, saya hanya menyampaikan dari sisi pemerintah, seperti area rawan korupsi, hibah bansos, retribusi pajak, narkoba, ketimpangan sosial, radikalisme sampai terorisme. Ini perlu sinergi dan inovasi dari jajaran intelijen Polri,” tegasnya.
“Ini yang saya kira perlu kerja sama, perlu sinergi, inovasi baik kepala daerah maupun jajaran Iintelijen kepolisian, karena kepolisian adalah ujung tombak sampai ke bawah,” tambah dia. (puspen kemendagri)
