Bogor, – Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima pemerintah provinsi yang penyerapan anggarannya sangat rendah hingga Juli 2015. Meski sudah pertengahan tahun, penyerapan anggaran di lima daerah itu masih di bawah 30 persen.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan, lima daerah dengan anggaran terendah, yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen, DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, Riau 25,5 persen.
Donny menjelaskan, ada sejumlah hal yang membuat penyerapan anggaran rendah. Salah satu yang paling mencolok adalah ketakutan para aparatur pemerintahan di daerah diseret ke wilayah pidana saat melaksanakan suatu kebijakan.
“Kenapa Riau rendah? Karena tiga gubernur bermasalah semua dengan hukum. Secara psikologis bisa dipastikan mereka khawatir melakukan kebijakan,” ujar pria yang akrab disapa Donny itu usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (22/8/2015).
Selain Riau, kekhawatiran yang sama juga muncul di Banten. Ratut Atut Chosiyah yang sebelumnya memimpin Banten tersandung kasus korupsi bantuan sosial hingga membuatnya menjadi narapidana. Posisi Atut kemudian digantikan oleh Rano Karno.
“Banten sekarang lihat tuh hanya 30,2 persen (peringkat tujuh terendah) sudah hari begini? Kenapa? Pasti takut kejadian seperti kemarin yang kena Atut,” ucap dia.
Donny menambahkan, realisasi belanja APBD hingga Juli 2015 mencapai 36,74 persen. Daerah yang tercatat paling tinggi belanja anggarannya adalah Kalimantan Tengah dengan 56 persen.
Presiden Joko Widodo meminta agar alokasi belanja di setiap anggaran APBN, APBD, dan BUMN bisa dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal yaitu oleh APBN, APBD, BUMN, dan juga instansi swasta. Artinya, kalau belanja baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak, itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi,” imbuh Jokowi.
Sumber : www. kompas.com
