JAKARTA – Kondisi Indonesia yang saat ini darurat krisis kebangsaan yang mempengaruhi menurunnya pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat di era globalisasi terhadap keberadaan pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk didiskusikan.
Untuk itu, BPP Kemendagri melalui Pusat Litbang Otda Politik dan Pemerintahan Umum mengadakan seminar laporan akhir kajian strategis “Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Proyeksi Agenda Nawacita”. Hadir sebagai narasumber Hadi Supratikta, Peneliti Utama Administrasi Publik.
“Indonesia ini miskin tauladan, oleh karenanya baik dimana saja dan untuk siapa saja proses pembangunan, hasilnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat,” kata Hadi.
Selain itu, permasalahan di kalangan muda seperti kecanduaan gadget, banyaknya pengangguran dan kurangnya rasa peduli sosial menjadi salah satu pemicu permasalahan di Indonesia. BPP Kemendagri melalui diskusi tersebut mencoba menganalisis SWOT dengan menganalisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman, serta Strategi yang bisa dilakukan bangsa ini.
“Strategi kami adalah dengan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagai program nasional yang tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga pembangunan manusia seutuhnya. Hal itu sesuai juga tercantum pada Permendagri 71 tahun 2012 tentang PPWK,” katanya.
Selain itu, strategi yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pemimpin nasional yang tangguh serta penegakkan hukum yang baik, dan Peraturan Gubernur yang dijalankan dengan baik. “Sebaiknya ada penguatan PPWK di setiap daerah, yang juga difokuskan pada mental dan politik daerah,” tutupnya. (IFR)
