JAKARTA – Kementerian Kominikasi dan Informatika telah menghapus 800 ribu situs yang bersifat fitnah dan menyebarkan berita bohong. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar jajarannya lebih berhati-hati dalam menyebarkan berbagai informasi dalam bentuk sms atau whatsapp yang sifatnya tidak jelas.
“Ini yang harus diperhatikan. Harus bisa memilah informasi mana yang fitnah dan mana yang kritik membangun, mana yang saran, kita harus bisa memilahnya,” kata Mendagri Tjahjo saat menjadi inspektur upacara di Kantor Kemendagri, Senin (16/1).
Ia mengingatkan, negara ini adalah negara demokratis. Negara yang terbuka, bebas mengeluarkan pendapat serta kritik, serta saran, baik di lingkungan Kemendagri maupun daerah. Tapi informasin tersebut tanpa adanya fitnah atau berita hujatan.
“Jangan kita menghina, menghujat apalagi menghina lambang negara, ada aturan hukum yang bisa menjerat kita, kita harus hati-hati mencerna berbagai macam berita,” ujar dia.
Sekarang kebebasan ini sudah semakin bebas, Tjahjo mengatakan, dirinya meminta Biro Umum untuk memprotes, yang telah menuduh Kemendagri dalam dugaan masalah mutasi jabatan yang mencapai Rp 35 triliun. Hal ini dianggap menganggu harga diri Kemendagri.
“Soal ada daerah tingkat II tingkat I yang tertangkap tangan melakukan jual beli jabatan itu tidak bisa diukur, kami protes, dikatakan kemendagri baik pusat dan daerah ada indikasi pungutan mencapai 35 triliun,” ujar dia.
Tjahjo minta data dan buktinya, pasalnya ia yakin pada prinsipnya pemerintah ingin membangun birokrasi yang bersih. Tanpa ada pemerasan dalam bentuk apapun, sanksinya tegas.
“Ini yang kami sesalkan, yang beberapa hari ini muncul di berbagai media nasional, bahwa pemerintah pusat dan daerah terindikasikan oleh 35 triliun rupiah, ini jumlah yang besar, daerahnya mana? Sebutkan , siapa orangnya? Ini menyangkut kehormatan dan harga diri kemendagri,” ujar Tjahjo. (Puspen Kemendagri)/msr
