JAKARTA- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Dodi Riyadmadji, meminta agar seluruh Pusat Penelitian dan Pengembangan menyusun rencana kegiatan pada 2020 berdasarkan rencana kerja yang sudah disetujui Komisi II DPR. Jangan sampai rencana itu berbeda dengan apa yang ditandatangai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama anggota parlemen tersebut.
Selain itu, penyusunan itu juga perlu dilakukan dengan melihat alokasi anggaran yang diterima BPP Kemendagri. Pada 2020 BPP Kemendagri mendapat anggaran sebanyak Rp 56.862.486.000. Adapun rincian sebarannya yakni, Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah mendapat anggaran sebanyak Rp 2.220.000.000, Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahn Umum sebanyak Rp 1.600.000.000, Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan sejumlah Rp 1.550.000.000. Sedangkan Puslitbang Inovasi Daerah mendapat alokasi anggaran Rp 7.550.000.000. Sementara itu, bagian sekretariat mendapat total anggaran RP 43.942.486.000. “Jadi program mengikuti duit yang ada,” kata Dodi saat memimpin rapat tindaklanjut pembahasan sasaran strategis 2020-2024, di Aula BPP Kemendagri, Senin (2/12).
Di samping itu penyusunan kegiatan juga perlu mempertimbangkan tingkat ketercapaiannya. Dia berharap keempat Puslitbang Kemendagri dapat menyelesaikan target yang perlu dirampungkan. “Nantinya tolong menyusun kegiatannya yang relatif mudah untuk dicapai,” kata Dodi.
Sementara itu, untuk agenda 2021-2024, Dodi meminta dokumen itu menunggu hasil akhir dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diperkirakan terbit pada akhir Desember 2019. “Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 2021-2024 itu tentu akan mengikuti arah RPJMN,” tutur Dodi.
Hadir dalam forum itu, Kepala Bagian Perencanaan, Moh Noval Labadjo, menjelaskan ada 80 program yang dibawa Mendagri saat melakukan pembahasan bersama Komisi II DPR. Program itu bukan yang biasa digunakan BPP Kemendagri, melainkan bersifat aktivitas. BPP Kemendagri, kata noval, kebagian enam dari sepuluh program prioritas pembangunan yang dimiliki Kemendagri. Program itu seperti pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, pembinaan stabilitas politik dalam negeri, serta peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha.
Selain Noval, forum itu juga dihadiri Kepala Puslitbang BPP Kemendagri, Kepala Bidang, dan sejumlah perangkat kerja lainnya. Mereka banyak memberi masukan terkait arah kegiatan BPP Kemendagri untuk lima tahun mendatang. (MJA)
