JAKARTA – Lamanya waktu penghitungan suara di KPU kerap dianggap menjadi penyebab pemilu rawan dimanipulasi. Untuk itu, sudah saatnya e-rekapitulasi dilaksanakan dalam pemilu 2019 yang akan datang. Hal tersebut disampaikan oleh Kapuslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri Syabnikmat Nizam dalam acara Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Politik Dalam Negeri Mengenai Penerapan E-Rekapitulasi untuk pemilu serentak 2019 di Aula BPP Kemendagri, Senin (11/27).
Menurut Syabnikmat, e-rekapitulasi dalam penghitungan suara terbukti memangkas waktu yang efektif dibanding dengan penghitungan suara manual yang membutuhkan waktu hingga satu bulan. Dengan e-rakapitulasi penghitungan hanya butuh waktu maksimal dua hari. “Dan itu sudah terbukti di Bogor dan Pekalongan. Selain lama, penghitungan suara manual juga kerap mendatangkan masalah, karena penghitungan suara di daerah menjadi berbeda dengan hasil hitungan suara di pusat,” ucapnya.
Menurut Andrari Grahitandaru Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), e-rekapitulasi bertujuan untuk menghasilkan pemilu yang lebih kredibel, bersih, transparan, murah, dan mudah.
“E-Rekapitulasi adalah cara penghitungan perolehan suara dengan cara teknologi informasi sehingga hasilnya saat itu juga bisa langsung sampai di pusat data, dalam hal ini KPU yang dikirim langsung dari TPS,” jelasnya ketika menjadi narasumber dalam acara tersebut.
Dengan e-rekapitulasi menurutnya ketika ada kesalahan rekap bisa diketahui, karena setiap tahapan ketika menggunakan teknologi informasi dapat di telusuri kesalahannya.
Terkait hal itu Plt. Kepala BPP Kemendagri mengungkapkan wacana penggunaan e-rekapitulasi perlu mendapat masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, ia mengharapkan agar para peserta yang hadir dalam acara tersebut bisa memberikan saran.
“Saya berharap para peserta khususnya perwakilan dari partai politik bisa memberikan saran, karena pemilu menyangkut nasib 250 juta rakyat yang tidak boleh salah ketika menentukan pemimpin,” ucapnya.
Secara pribadi Plt. BPP Kemendagri optimis jika e-rekapitulasi bisa terlaksana pada pemilu serentak 2019 akan memangkas biaya pilkada yang selama ini dianggap mahal yang diakibatkan dari honorarium ketika penghitungan suara. (MSR)
