Jakarta, – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sebanyak 200-an Perusahaan Daerah Air Minum, kinerjanya bermasalah. Tjahjo juga mencatat, 58 persen kabupaten dan kota terancam tak bisa melakukan pelayanan air bersih bagi warganya. Masalah tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
”Perintah Presiden sendiri cukup jelas dan tegas, persoalan PDAM harus diselesaikan,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa 24 Maret 2015.
Tapi Tjahjo menegaskan pusat tak langsung mengganti atau menalangi utang PDAM. Pemerintah pusat akan mengecek dulu apa persoalan sebenarnya.
”Apakah karena manajemennya atau karena oknumnya enggak mampu dan sebagainya. Karena ini saran Presiden harus cepat diselesaikan,” katanya.
Apalagi utang PDAM terus berbunga, yang pada akhirnya masyarakat yang rugi. Padahal pelayanan air bersih adalah syarat bagi terwujudnya pertumbuhan kota yang sehat. Di sisi lain, perkembangan kota juga kian cepat.
”Banyak masalah yang timbul dan harus ditangani, mulai dari masalah limbah harus baik, air minum, energi listrik, memberikan transportasi harus baik, dan infrastruktur yang mendukung. banyak area publik yang disiapkan dengan baik,” kata dia.
Tjahjo juga mengakui, tak hanya PDAM tapi semua BUMD terlilit hutang. Mereka ada yang terlilit hutang dengan bank, karena sebuah kerjasama. Bahkan jumlah utang BUMD cukup besar, mencapai Rp 4,8 triliun. Tapi pemerintah pusat akan mencoba menyelesaikan ini. Namun akan dikaji dulu, mana yang menjadi kewenangan Presiden dan mana yang tidak.
”Bila itu kewenangan Presiden bisa langsung diambil alih beliau. Tapi ada yang harus persetujuan dengan DPR karena jumlahnya di atas Rp 100 miliar. Kalau yang kecil-kecil akan coba kita selesaikan, ini dari sisi air bersih, belum lagi dari sisi energi, limbah saja masih bermasalah, tempat pembuangan sampah saja kita masih bermasalah,” tutur Tjahjo.
Prinsipnya, kata Tjahjo, pemerintah akan mentake over itu. Namun akan dicek dulu permasalahan yang melilit perusahaan-perusahaan daerah tersebut. Secepatnya akan dilakukan evaluasi.
”Saya sudah ketemu pengurus PDAM Indonesia, yang 50 persen yang gagal tadi harus coba diberi pelatihan. Karena air minum kan murah. Utang dilunasi. Nanti kan bertahap. Tidak bisa kita harus, kalau kita bayar semua kan nanti keenakan. Ada yang kita cek,” kata dia.
Pemerintah pun, tentunya kata Tjahjo akan melakukan audit terhadap PDAM yang bermasalah. Telah dibentuk tim yang terdiri dari BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Sekarang tim sudah bekerjaa. Ia berharap tahun ini hasil audit sudah bisa keluar.
”Mudah-mudahan tahun ini sudah clear sehingga bisa dialokasikan tahun depan. Akan kita lihat suntikan dana, atau suntikan manajemen,” kata dia.
– See more at: http://www.goriau.com/berita/riau/hampir-200-pdam-di-daerah-kinerjanya-bermasalah.html#sthash.R2vDVKem.dpuf
Sumber :www.goriau.com
