Dikutip dari kompasiana.com, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Jerman, Inggris, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan sebagainya, melesat menjadi negara dengan peradaban yang tinggi karena mengarusutamakan riset dan penelitian.
Di negara yang ekonominya moncer, lembaga penelitian baik yang dikelola pemerintah maupun non-pemerintah berperan penting memajukan peradaban. Mereka menjadikan riset sebagai salah satu “industri” di sektor pengetahuan.
Karena itu, tidak heran jika modal utama membangun industri dan memajukan pertumbuhan ekonomi ialah dengan menguatkan lembaga risetnya. Dan Pemerintah di negara maju setiap merumuskan kebijakan selalu berbasis bukti ilmiah dari hasil riset (research based policy).
Bukan rahasia umum, keberadaan Litbang di setiap Kementerian atau Lembaga Negara kerap dianggap sebelah mata. Bahkan ada plesetan: Litbang itu singkatan dari sulit berkembang. Mirisnya lagi, anggaran Litbang selalu paling kecil dan kerap dianggap sebagai tempat “buangan” ASN atau pejabat bermasalah.
Anggapan itu tidak sepenuhnya benar setelah saya melihat langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) dan bertemu serta diskusi dengan Plt. Kepala BPP Kemendagri A. Fatoni, beserta jajarannya. Beliau merupakan Pejabat berprestasi yang berkarier cukup lama di Kemendagri.
Anggapan Badan Litbang di setiap kementerian atau lembaga hanya tempat pembuangan pejabat bermasalah juga salah besar. Buktinya, di BPP Kemendagri, Fatoni sosok yang sangat mumpuni dengan sejumlah pengalaman birokrasi dan organisasi. Untuk diketahui, di bawah Komando Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, pemilihan pejabat di setiap direktorat berdasarkan merit system dan merupakan hasil lelang jabatan yang akuntabel.
BPP Kemendagri memang memiliki anggaran kecil, namun itu tidak menyurutkan semangat pimpinan beserta jajarannya untuk terus mengabdi dan memberikan support terbaik untuk Kemendagri dan melayani masyarakat.
Hal itu bisa dibuktikan pada medio Mei-Juni 2020 lalu Kemendagri sukses menggelar Lomba Inovasi Daerah Dalam Tatanan Normal Baru, dimana Ketua Panitia Pelaksananya adalah Plt. Kepala BPP Kemendagri A. Fatoni, dan seluruh jajaran BPP Kemendagri dibantu komponen lain di Kemendagri meskipun dengan anggaran terbatas dan waktu persiapan yang begitu singkat.
Hal positif lain yang patut disorot untuk menepis anggapan Litbang yang sering diplesetkan menjadi sulit berkembang ialah tata kelola organisasi di BPP Kemendagri berjalan sangat efektif dan turut berkontribusi sebagai salah satu think tank di Kemendagri untuk merumuskan setiap Kebijakan, baik yang bersifat regulatory maupun non-regulatory.
Bukti kongkrit BPP Kemendagri menjadi salah satu komponen di Kemendagri yang memiliki kinerja baik bisa dilihat dari aktivitas Webinar atau web seminar secara daring yang digelar BPP Kemendagri selalu ramai hingga ribuan bahkan belasan ribu peserta.
Dengan mengusung tema-tema update tentang isu-isu tata kelola pemerintahan di masa pandemi, maupun isu-isu kebijakan Kemendagri, Webinar BPP Kemendagri kerap mendapatkan apresiasi dari masyarakat maupun dari jajaran ASN di kementerian atau lembaga.
Selain itu, kinerja BPP Kemendagri bisa dipantau di web resmi mereka yang begitu aktif dan update berisikan berita-berita kegiatan dan yang sangat menarik ialah majalah digital BPP Kemendagri yang dikelola secara profesional dengan laporan utama yang sangat mendalam tentang isu-isu Kemendagri.
Selain itu, di web juga bisa diakses jurnal ilmiah yang sangat membantu para peneliti atau dosen-dosen yang ingin menambah kredit, dan juga bagi mahasiswa maupun para pegiat LSM kerap menjadikan Jurnal di BPP Kemendagri sebagai rujukan literasinya.
Hebatnya lagi, Jurnal Bina Praja (JBP) yang dikelola BPP Kemendagri telah ditetapkan sebagai jurnal terakreditasi dan berada di peringkat 2 dalam Sinta (Science and Technology Index).
BPP Kemendagri, dari informasi yang saya himpun setelah berdiskusi singkat dengan jajarannya, telah melakukan sejumlah lomba untuk memotivasi pemerintah daerah lebih meningkatkan daya saing dengan inovasinya.
BPP Kemendagri setiap tahunnya rutin memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang dianggap menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, melalui ajang “Innovative Government Award (IGA)”.
BPP Kemendagri juga telah melaksanakan ajang “Leadership Awards”, yakni pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang memiliki prestasi untuk memajukan daerahnya, khususnya ditinjau dari aspek kepemimpinan birokrasi dan sosial. Bahkan BPP Kemendagri sudah mengembangkan metoda pengukuran terkait tata kelola keuangan daerah, yang akan dimanfaatkan sebagai basis data pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
Metode penilaian dan pemberian penghargaan ini terus dimutakhirkan dengan melibatkan berbagai unsur dari kementerian/lembaga terkait, pakar, akademisi dan praktisi. Dasar hukum penilaian dan pemberian penghargaan ini pun dipertegas melalui beberapa Permendagri, terutama untuk penyusunan indeks pemberian dana insentif terkait inovasi daerah, penyusunan indeks kepemimpinan kepala daerahm dan indeks pengelolaan keuangan daerah.
Disampaikan Plt. Kepala BPP Kemendagri A. Fatoni, Mendagri Muhammad Tito Karnavian berkomitmen mendukung kemajuan BPP Kemendagri dan menempatkan BPP sebagai sebuah komponen di kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang strategis.
Untuk itu, BPP Kemendagri terus memperbaiki kualitas melalui berbagai bentuk pelaksanaan kelitbangan. Seperti halnya saat ini, BPP Kemendagri tengah melakukan kolaborasi dengan lembaga think tank untuk melakukan evaluasi Pilkada, yang ditargetkan penyelesaiannya pada akhir tahun 2020 ini.
Singkat kata, dengan tulisan ini penulis berharap di setiap lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk menjadikan riset, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
Selama ini kajian riset memang baru sebatas masukan bagi pengambilan kebijakan. Namun kita harus optimis dengan semangat Presiden Jokowi dan DPR yang telah membentuk Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan produk dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK), dimana riset dan penelitian harus menjadi panglima dalam perumusan kebijakan pemerintah.
Dus, kita semua tentu berharap, para pengemban fungsi litbang di Indonesia, bisa meniru negara- negara maju yang menempatkan fungsi litbang dalam posisi strategis, bukan fungsi aksesoris semata. Hasil Litbang harus sering dijadikan dasar pengambilan kebijakan strategis karena merujuk pada penelaahan objektif yang berpedoman pada kaidah-kaidah penelitian ilmiah.
Penulis: Reza Pahlevi (Direktur Eksekutif The Jakarta Institute)
