JAKARTA – Sumedi Andono Mulyo Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan- Kementerian PPN/BAPPENAS menyarankan perlunya transformasi dan akselerasi pembinaan ke daerah. Ia mempertayakan transformasi seperti apa dan akselerasi apa saja yang sudah dilakukan Kemendagri dalam rangka membina pemerintah daerah.
“Apa yang bisa dilakukan dalam akselerasi pembangunan di daerah. Pertanyaan ini penting, pasalnya kaitannya dengan 5 fungsi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Lima fungsi tesebut di antaranya fungsi regulasi, koordinasi, konsultasi, eksekusi, dan fasilitasi” ucapnya dalam Dalam Rapat Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2020 di Hotel Media, Jakarta (2/4).
Sumedi menambahkan, Kemendagri saat ini masih berfokus di fungsi regulasi, sementara fungsi fasilitasi masih sangat lemah. Padahal fungsi tersebut, akan membantu daerah menjadi berkembang dan mandiri. Di sisi lain, akibat banyaknya regulasi, saat ini beberapa daerah tengah mengalami tsunami peraturan. “Seorang kepala daerah dituntut banyak memahami peraturan. Mereka baru memahami peraturan sudah muncul lagi peraturan baru,” ucapnya.
Untuk itu, Sumedi menyarankan perlunya Kemendagri melakukan fasilitasi dengan mendampingi daerah memahami regulasi. Selain itu juga perlu melakukan deregulasi, yaitu mengurangi regulasi yang menghambat inovai di daerah. Sumedi menyarankan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri seharusnya melakukan riset terkait regulasi yang memberatkan hingga memiliki peta kapasitas dan kinerja daerah.
“Misalnya, daerah yang memiliki kapasitas tinggi dengan kinerja tinggi masuk kuadran satu, daerah dengan kapasitas tinggi dan kinerja rendah masuk kuadran dua, daerah mana saja yang masuk dalam kuadran tersebut. Sehingga dengan begini kita bisa menemukan titik masalahnya,” terangnya.
Sumedi juga menekankan pentingnya data, sistem informasi, dan pengetahuan. Semua perencanaan di Kemendagri juga harus mengacu kepada hal tersebut. Ia juga berharap BPP memunyai data pelaksanaan pembangunan di daerah.
Terkait saran Sumedi, Mohammad Noval Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri mengatakan untuk mencapai target Kemendagri perlu dilaksanaan pemetaan pegawai atau Sumber Daya Manusia yang ada di internal Kemendagri. “Yang harus dilakukan adalah membangun kompetensi pegawai. Bagaimana mau merumuskan target, jika di Kemendagri sendiri, pemetaan personel saja bukan pada tempatnya,” ucap Noval.
Selanjutnya menurut Noval Kemendagri perlu melakukan pemetaan kelembagaan, sehingga menjadi organisasi yang lebih efektif. Kemudian sinegi perlu dilakukan ketika menyusun RPJMN. Pasalnya, dalam menyusun RPJMN, data sangat diperlukan.
“Kita di internal Kemendagri, harus banyak bersinergi untuk menampilkan data ketika melakukan sinergitas program. Bagaimana kita melakukan sinergi program kalau data kita sendiri masih kita pakai sendiri. Jangankan data Komponen, kadang-kadang di Komponen sendiri, kita susah meminta data,” jelas Noval.
Menurut Noval, data sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan di masa depan. Untuk itu ia berharap Kemendagri bisa duduk bersama, dan bersinergi dalam merumuskan target pencapaian Kemendagri. (MSR)
