Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Mendagri Tjahjo Kumolo tak menyetop proses pembuatan e-KTP. Fadli menilai poyek e-KTP ini berjalan sesuai Kepres di masa SBY dan harus terus bergulir. Pada 1 Januari mendatang e-KTP akan berlaku nasional.
“Percetakan seharusnya terus berjalan, apa yang harus direkam harus mendapatkan produknya. Tidak alasan kecuali ada kesalahan data, apalagi kalau tidak salah sudah ada edaran Kepres oleh SBY per 1 Januari e-KTP akan diberlakukan secara nasional dalam waktu satu bulan ke depan,” jelas Fadli usai meninjau sever e-KTP di Kalibata, Jaksel, Selasa (24/11/2014).
“Apakah Presiden Jokowi akan melawan Keppres itu termasuk juga kepada Pak Mendagri terhadap kolom agama, hal itu telah sesuai undang-undang No 24 tahun 2013 kolom agama harus diisi tidak bisa dikosongkan,” urai dia.
Soal e-KTP palsu juga ditepis Fadli yang menurutnya tak ada e-KTP palsu yang ada blanko palsu.
Selain Fadli, Wakil Ketua Komisi II DPR Reza Patria juga menyampaikan pihaknya berencana akan memanggil Tjahjo meminta aneka rupa penjelasan mulai dari e-KTP, pengangkatan Ahok, sampai soal kolom agama. Tapi pemanggilan terhambat edaran pelarangan menteri ke DPR.
“Terlebih beliau merupakan seorang menteri tidak boleh menyampaikan informasi yang salah sehingga dapat menimbulkan kegaduhan, saya bersama Pak Fadli Zon berserta rombongan Komisi II sudah melihat secara langsung, program pelaksanaan e-KTP yang dilakukan pemerintah sudah berjalan sebagaiman mestinya kalapun ada kekurangan dari dua menteri sebelumnya harus dilanjutkan oleh menteri selanjutnya,” tutur dia.
Dalam peninjauan e-KTP ini rombongan Fadli Cs disambut Dirjen Dukcapil dan Humas Kemendagri. Perlu diketahui juga KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 6 triliun ini. Sejumlah tersangka sudah ditetapkan.
Sumber : www.detiknews.com
