Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mempercepat pengembangan aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Langkah itu ditempuh melalui kolaborasi data dengan lembaga terkait. Hal itu menjadi bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang kerap disebut e-government.
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Fasilitasi Upgrade dan Maintanance IPKD bersama Para Pengembag Aplikasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, 21 Maret 2023.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan aplikasi. Hal itu misalnya melalui kerja sama antara BSKDN dan tim pengembang dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri terkait data kependudukan yang diperlukan dalam penginputan data pada aplikasi IPKD. Dengan kolaborasi tersebut, data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya.
“Kita perlu melakukan percepatan, agar aplikasi yang sudah pernah dikembangkan itu bisa dioperasionalkan dengan baik dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya pengakuan dengan adanya kontribusi kepada pihak lain yang akan menggunakan hasil dari sistem informasi yang kita hasilkan,” jelas Yusharto.
Dirinya berharap, IPKD ke depan dapat menjadi aplikasi umum untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang kerap disebut e-government seperti halnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang juga dimiliki Kemendagri.
“Saat ini Kemendagri baru menyumbang satu (aplikasi) yaitu SIPD, tetapi apakah indeks IPKD ini akan menjadi bagian dari SIPD, ini pun akan kita coba kaji lebih jauh agar daerah tidak perlu banyak mengeluh sedikit-sedikit harus input data,” terangnya.
Terkait permasalahan inputing data yang kerap dikeluhkan pemerintah daerah (Pemda), Yusharto mengaku pihaknya tengah mengupayakan mengembangkan suatu sistem yang dapat menjadi jawaban dari persoalan tersebut. “Sehingga kita berpikir ada single dashboard untuk bisa memudahkan daerah dalam melakukan inputing data,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengingatkan pihaknya bersama tim pengembang untuk melakukan interoperability dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri untuk mempercepat penguatan data IPKD. Jika diperlukan, Yusharto menyarankan agar segera diagendakan rapat dengan komponen tersebut.
“Saya pikir ini langkah yang akan kita lakukan untuk memperbaiki aplikasi ini sehingga dari perspektif pengguna pemerintah daerah mereka dimudahkan dengan adanya sistem informasi pengisian IPKD,” pungkasnya.
