JAKARTA – Untuk mempercepat agenda prioritas program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri, Pusat Penerangan Kemendagri meminta setiap komponen memenuhi kelengkapan instrument penilaian keterbukaan informasi publik. Pasalnya selama ini beberapa komponen yang ada di Kemendagri belum memenuhi instrument tersebut.
Handayani Ningrum Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi mengatakan pemenuhan isntrumen dimakasudkan agar target penilaian reformasi birokrasi di lingkungan kemendagri bisa tercapai.
“Target itu juga untuk memenuhi tunjangan kinerja 80 persen. Kita saat ini harus mengejar ketertinggalan itu, karena Sekjen Kemendagri sudah berjanji akan memnuhi target penilaian dalam waktu dekat,” tegasnya, dalam rapat koordinasi pemenuhan kelengkapan instrument penilaian keterbukaan informasi publik di Gedung Kemendagri, Kamis 5/4.
Dalam rapat tersebut, Pusat penerangan juga menunjukkan data yang sudah maupun yang belum dilengkapi oleh masing-masing komponen. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam data tersebut tercatat belum mengumpulkan hasil kelitbangan 2017, Renja 2017 serta beberapa data lain. “BPP Kemendagri belum mencantumkan kode pos. Selain itu juga perlu data hasil kajian selama 2014-2017 dalam bentuk tabel, serta dalam bentuk hasil-hasil penelitian yang terhimpun dalam dokumen,” ungkap Handayani.
Dalam kesempatan tersebut Handayani meminta kepada semua komponen untuk mengumpulkan data yang diminta paling lambat Rabu, 11 April 2018 mendatang. Pengumpulan data tersebut juga dalam rangka membenahi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemendagri. (MSR)
